Di tengah arus perubahan global dan tantangan dalam dan luar negeri yang semakin kompleks, Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah kepemimpinan. Hari itu Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disumpah dan secara resmi mengemban tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024-2029. Pelantikan berlangsung dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”
Itulah sekelumit kutipan sumpah pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.
Sumpah yang menjadi pembuka jika kepemimpinan Prabowo-Gibran bukan hanya lahir dari proses demokrasi, tetapi juga dari perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa. Pemimpin baru yang membawa harapan besar dan tekad untuk bisa membawa negeri ini menuju masa depan yang lebih mandiri, adil, dan sejahtera.
Berlatar belakang militer dan pengalaman politik, Prabowo datang membawa visi besar, yakni melanjutkan pondasi pembangunan yang telah diletakkan, sekaligus menyempurnakan arah baru menuju Indonesia yang lebih kuat di segala lini. Salah satunya pertumbuhan ekonomi.
Di awal pemerintahan Prabowo, kondisi perekonomian nasional dalam posisi stabil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,03 % (year-on-year) pada 2024. Raihan yang menunjukkan ekonomi Indonesia relatif tahan terhadap tantangan eksternal. Memasuki 2025, ekonomi nasional tercatat mencapai 4,87 % (YoY) pada kuartal I, kemudian di tercatat sebesar 5,12 % (YoY) kuartal II tahun ini.
Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2025 sekitar 5,2 %. Selanjutnya pada 2026, target pertumbuhan ekonomi Indonesia diketuk palu sebesar 5,4%, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025. Aturan itu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Juni 2025.
“Dokumen pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 merupakan bagian dari dokumen sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang telah dimutakhirkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.”
- bunyi Pasal 1 aturan tersebut, dikutip Selasa (16/9/2025).Program Strategis
Prabowo merancang beberapa program strategis sebagai pilar yang ditujukan untuk menyentuh kebutuhan riil rakyat. Serangkaian program strategis melalui 8 misi Asta Cita untuk mewujudkan visi, yaitu Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045. Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih dibentuk menjadi pembuka jalan impian dan harapan Prabowo menuju arah Indonesia baru.
8 MISI Asta Cita
- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.
Asta Cita 17 program prioritas
- Swasembada pangan, energi, dan air
- Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
- Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- Pemberantasan kemiskinan
- Pencegahan dan pemberantasan narkoba
- Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
- Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
- Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
- Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Rancangan Anggaran & Program
Prabowo menuangkan semua program prioritas dalam Rancangan APBN 2026, yang menegaskan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Tepat pada Selasa (23/9/2025), Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu.
Adapun rincian pagu anggaran berbagai agenda prioritas pada APBN 2026, antara lain:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Nilai anggaran dari program ini mencapai Rp 335 triliun. Fokus untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, ibu hamil, dan balita sekaligus memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) hingga mendorong ekonomi lokal.
2. Ketahanan Energi
Nilai anggaran dari ketahanan energi ditetapkan Rp 402,4 triliun. Rencananya dialokasikan untuk peningkatan lifting minyak dan gas (Migas), percepatan transisi energi yang lebih ramah lingkungan dan stabilisasi harga untuk menjaga daya beli masyarakat.
3. Pendidikan
Nilai anggaran Pendidikan menjadi salah satu prioritas sebesar Rp769,1 triliun. Adapun peruntukannya membiayai berbagai program seperti gaji dan tunjangan guru, dosen, serta tenaga pendidikan. Lalu, beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
4. Perlindungan Sosial
Anggaran disiapkan Rp508,2 triliun diarahkan dengan berbagai bantuan sosial yang lebih tepat sasaran berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rinciannya kebutuhan dasar Rp 315,5 triliun, layanan Pendidikan Rp37,5 triliun, layanan kesehatan Rp69 triliun dan pemberdayaan Masyarakat Rp86,2 triliun.
Serta pada pos anggaran terkait layanan pendidikan, dana perlindungan sosial ini juga mencakup anggaran untuk Sekolah Rakyat sebesar Rp4,9 triliun.
5. Kesehatan
Bidang Kesehatan anggaran mencapai Rp 244 triliun. Penyaluran akan ditujukan ke penguatan efektivitas jaminan sosial nasional, cek kesehatan gratis, dan revitalisasi rumah sakit.
Peruntukan terbesar ada pada pembiayaan iuran JKN bagi 96,8 juta orang dengan alokasi anggaran Rp 69 triliun. Anggaran kesehatan ini juga terbagi untuk MBG sebesar Rp 24,7 triliun bagi ibu hamil atau menyusui dan anak balita untuk sebanyak 7,2 juta orang.
6. Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM
Anggaran disiapkan Rp 181,8 triliun. Dana antara lain untuk peningkatan produktivitas koperasi dan UMKM, program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Dana Desa, Koperasi Merah Putih Desa dan platform SAPA UMKM untuk integrasi layanan.
7. Pertahanan Semesta
Dengan cakupan Bidang Pertahanan, antara lain pengadaan/harwat alutsista strategis. Kemudian Bidang Ketertiban dan Keamanan, antara lain sistem deteksi dini untuk ketertiban dan keamanan. Selain itu fokus ke Bidang Hukum, antara lain penindakan pidana narkotika dan obat terlarang. Serta, penindakan tindak korupsi dan pencucian uang.
Jadi Negara Mandiri pangan
Dalam beberapa dekade terakhir, swasembada pangan telah menjadi cita-cita nasional yang terus diperjuangkan. Indonesia, dengan kekayaan alam yang melimpah dan tanah subur membentang dari Sabang hingga Merauke, seharusnya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri.
Pada beberapa momen, Prabowo menggaungkan jika Indonesia harus menjadi negara yang lepas dari ketergantungan impor. Setelah bertahun-tahun, impor menjadi momok dalam pemenuhan pangan di dalam negeri.
“Swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan, tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Saya ulangi, tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi makannya sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik, pengabdian saya selalu fokus. Saya tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan”. ujar Prabowo saat Panen Raya Jagung Serentak di Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis (5/6/2025).
Untuk menjalankan komitmen ini, pemerintah sudah melakukan berbagai langkah. Mulai dari peningkatan produktivitas beras, perluasan lahan pertanian, hingga perbaikan tata niaga pupuk.
Swasembada pangan beras akhirnya tercapai. Pada pidatonya di markas besar PBB di New York, Selasa (23/9/2025) waktu setempat, Prabowo mengungkapkan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya beras. Bahkan, negara ini siap mengekspor ke negara-negara yang membutuhkan.
“Tahun ini, kami mencatat produksi beras dan cadangan gabah tertinggi dalam sejarah. Kami kini telah swasembada beras dan telah mengekspor beras ke negara-negara lain yang membutuhkan, termasuk menyediakan beras untuk Palestina,” kata dia.
Menurutnya, pencapaian swasembada beras diikuti dengan pembangunan rantai pasok pangan yang tangguh, penguatan produktivitas petani, dan investasi besar di sektor pertanian yang berketahanan terhadap dampak perubahan iklim.
“Perhatian kami bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan global, demi menjamin masa depan pangan bagi anak-anak Indonesia dan generasi dunia,” tegas presiden.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton per tahun sebagai bagian dari peta jalan swasembada pangan.
Komitmen Keberlanjutan
Isu keberlanjutan turut menjadi perhatian pemerintah di era Prabowo. Pada pidato di markas besar PBB, dia menyampaikan dampak nyata perubahan iklim yang dirasakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Terlihat pada ancaman kenaikan permukaan laut.
“Permukaan laut di pantai utara ibu kota kami meningkat lima sentimeter setiap tahun. Bisakah Anda bayangkan dalam 10 tahun? Bisakah Anda bayangkan dalam 20 tahun? Untuk itu, kami terpaksa membangun tanggul laut raksasa sepanjang 480 kilometer. Mungkin butuh 20 tahun, tapi kami tidak punya pilihan. Kami harus memulai sekarang,” tegas Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa Indonesia memilih menghadapi perubahan iklim melalui aksi nyata, bukan sekadar slogan. Indonesia berkomitmen untuk memenuhi kewajiban Perjanjian Paris 2015 dan menargetkan pencapaian emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat.
“Kami menargetkan reforestasi lebih dari 12 juta hektare hutan terdegradasi, mengurangi kerusakan hutan, memberdayakan masyarakat lokal dengan pekerjaan hijau berkualitas untuk masa depan. Indonesia secara tegas beralih dari pembangunan berbasis bahan bakar fosil menuju pembangunan berbasis energi terbarukan. Mulai tahun depan, sebagian besar tambahan kapasitas pembangkit listrik kami akan berasal dari energi terbarukan,” ujarnya.
Ketahanan Energi
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya transisi menuju swasembada energi berbasis sumber daya nasional yang bersih dan efisien. Beberapa sumber energi yang jadi perhatiannya seperti surya, panas bumi, hidro, bioenergi.
Prabowo menargetkan agar Indonesia mencapai 100% pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan dalam 10 tahun ke depan, yakni sekitar tahun 2035.
Selain itu, terbaru Pemerintah menetapkan target bauran Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) di Indonesia bisa mencapai sekitar 19-23% pada 2030. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Bahkan, dia optimistis bahwa energi surya akan menjadi kunci untuk membangun kemandirian energi di seluruh penjuru Tanah Air, termasuk daerah-daerah terpencil.
Ini dia sampaikan saat meresmikan secara hybrid pengoperasian dan pembangunan energi terbarukan di 15 provinsi, peningkatan produksi minyak sebesar 30 ribu barel Blok Cepu, serta peletakan batu pertama lima pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pada Kamis, 26 Juni 2025.
“Dengan energi tenaga surya, setiap desa bisa swasembada energi. Setiap kecamatan bisa swasembada energi. Setiap kabupaten bisa swasembada energi. Pulau-pulau terpencil akan punya energi swasembada. Desa-desa yang sangat terpencil yang di gunung-gunung juga bisa punya akses terhadap energi, terhadap listrik,” ujarnya Kamis (26/6/2025).
Satu tahun berjalan pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Presiden. Semua program terus diarahkan menuju arah baru Indonesia di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Tantangan memang belum usai, namun pondasi yang diletakkan memberi alasan kuat untuk optimis bahwa Indonesia mampu melangkah lebih kokoh di tahun-tahun mendatang.