ZONAUTARA.com – Pagi itu, 22 Maret 1946, di Kairo, sebuah keputusan penting diambil pemerintah Mesir. Di tengah tekanan publik dan gelombang aksi massa, Mesir menyatakan pengakuan de facto atas kemerdekaan Indonesia. Setahun kemudian, tepatnya 10 Juni 1947, pengakuan itu ditingkatkan menjadi de jure melalui penandatanganan perjanjian persahabatan.
Langkah Mesir bukan sekadar formalitas diplomasi. Ia lahir dari denyut nadi rakyat Kairo yang menaruh simpati kepada bangsa seberang lautan yang baru saja menyatakan diri merdeka dari penjajahan. Solidaritas itu, yang berakar dari persaudaraan sesama bangsa Muslim, mengukir sejarah besar bagi perjalanan diplomasi Indonesia.
Ketika kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Kairo, simpati rakyat Mesir tumbuh pesat. Negeri di tepi Sungai Nil itu bukan hanya mendengar, tetapi juga bergerak.
Organisasi Islam Ikhwanul Muslimin menjadi motor dukungan. Mereka menggerakkan massa, menggelar tabligh akbar, menyebarkan opini lewat surat kabar, hingga mengorganisir demonstrasi besar di depan Kedutaan Belanda di Kairo.
Aksi itu tak berhenti sebagai simbol. Massa mendesak sedemikian kuat hingga membuat pihak kedutaan terpaksa menurunkan bendera dan lambang kerajaan Belanda. Tekanan publik ini menjadi dorongan nyata bagi pemerintah Mesir untuk mengambil sikap: mengakui kemerdekaan Indonesia, meski kala itu Belanda masih ngotot ingin menegakkan kolonialisme.
Lobi di Kairo, dukungan Liga Arab
Tak hanya dukungan rakyat, para diplomat Indonesia di Kairo memainkan peran vital. Mereka bekerja tanpa lelah melobi pemerintah Mesir sekaligus membuka jalan ke organisasi regional, Liga Arab.
Hasilnya, pada 18 November 1946, Dewan Liga Arab mengeluarkan keputusan bersejarah: menganjurkan semua negara anggotanya untuk mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Suriah, Irak, Lebanon, Yaman, Afghanistan, Qatar, hingga Arab Saudi, semua menyatakan berdiri bersama bangsa yang baru lahir itu.
Itu artinya, suara Indonesia mulai bergema di forum internasional—dan Kairo adalah panggung pertama tempat gema itu diperdengarkan.
Setahun berselang, Mesir menaikkan status pengakuannya menjadi de jure. 10 Juni 1947, sebuah perjanjian persahabatan ditandatangani. Momentum ini menandai lahirnya Kedutaan Besar Republik Indonesia pertama di luar negeri, berkedudukan di Kairo.
Bagi Indonesia, Kairo bukan sekadar kota di seberang benua. Ia adalah saksi bahwa solidaritas antarbangsa bisa lebih kuat dari sekadar kepentingan politik. Dari kota inilah, diplomasi Indonesia untuk pertama kali mendapat legitimasi internasional.
Puluhan tahun setelahnya, persaudaraan itu tetap hidup. Pada Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Kepresidenan Al Ittihadiya, Kairo. Pertemuan itu melahirkan kesepakatan untuk meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis.
Dalam pernyataannya, Prabowo menyebut Mesir memiliki tempat istimewa di hati rakyat Indonesia, karena negeri inilah yang pertama kali berdiri di sisi republik muda dalam perjuangan melawan penjajahan.
Sejarah mencatat, pengakuan Mesir memberi pijakan awal bagi Indonesia di mata dunia. Dari Sungai Nil, semangat solidaritas itu mengalir hingga ke nusantara.
Kini, setiap kali diplomasi Indonesia berbicara di forum internasional, tak bisa dilepaskan dari satu bab penting: bahwa Mesir, ribuan kilometer jauhnya, pernah menjadi saudara pertama yang merangkul Indonesia sebagai bangsa merdeka.
