ZONAUTARA.com – Pembangunan ruang kelas di SMA Negeri 1 Siau Barat dan SMA Negeri 1 Siau Timur disorot anggota Komisi IV DPRD Sulut, Vionita Kuera.
Pasalnya, dua proyek yang sudah dimulai sejak tahun 2017-2018 dan pada 2022 itu tak kunjung selesai, bahkan menimbulkan kejanggalan.
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Daerah Sulut, Senin (25/8/2025), Vionita membeberkan kondisi di SMA Negeri 1 Siau Barat. Menurutnya, sejak tahun 2017 atau 2018, proyek rehabilitasi ruang kelas yang seharusnya dibangun menjadi dua lantai hanya berhenti di struktur dasar.
“Itu hanya dua ruang kelas yang dibongkar, sampai sekarang tidak selesai-selesai. Tidak ada lanjutannya,” tegasnya.
Yang lebih mengejutkan, lanjut Vionita, Kepala SMA Negeri 1 Siau Barat yang sudah menjabat hampir sembilan tahun itu mengaku tidak tahu siapa kontraktor yang mengerjakan.
“Kalau kerja seperti itu di sekolah, lalu ditanya kepala sekolahnya tidak tahu kontraktornya siapa, itu wajar tidak? Kan seharusnya dia tahu. Ibarat tuan rumah, masa‘ rumahnya dibongkar tapi dia tidak tahu siapa yang kerja,” sindirnya.
Tak hanya itu, Vionita juga menyoroti proyek di SMA Negeri 1 Siau Timur yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp489 juta pada tahun 2022. Proyek itupun hanya sampai tahap pembongkaran dan pembangunan tiang, lalu ditinggalkan tanpa koordinasi yang jelas.
Menanggapi sorotan ini, perwakilan Dinas Pendidikan Sulut menjelaskan bahwa anggaran tahun 2017–2018 memang hanya sampai pada pembangunan struktur.
Namun, Vionita menilai hal itu tak bisa menjadi alasan untuk membiarkan gedung sekolah terbengkalai.
“Bukannya bertambah, ini malah berkurang ruangan kelas karena tidak ada kelanjutan. Saya minta agar segera diselesaikan,” kata Viona.
Selain itu, terkait ketidaktahuan kepala sekolah, pihak Dinas Pendidikan menegaskan bahwa seharusnya kepala sekolah mengetahui kontraktor pelaksana karena biasanya ada pertemuan sebelum proyek berjalan.
Melihat kondisi ini, Vionita mendesak agar kontraktor yang meninggalkan proyek tanpa kejelasan diberi sanksi tegas..
“Jangan hanya karena lokasinya di kepulauan lalu seenaknya kerja. Kontraktor seperti ini sebaiknya di-blacklist,” tuturnya.
***
