BUTONUTARA,SULAWESION.COM– Wakil Bupati (Wabup) Buton Utara (Butur), Rahman memilih bungkam alias enggan berkomentar terkait kisruh kakak kandungnya yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Ronta.
“Jangan mi saya komentari itu,” ucap Rahman singkat saat hendak diwawancarai di ruang kerjanya, Senin 13 Oktober 2025.
Alasan eks anggota DPRD Buton Utara dua periode itu tak ingin menanggapi polemik kakaknya di media, karena dianggap kurang elok dan khawatir dengan tanggapan masyarakat nantinya, mengingat ada hubungan darah antar keduanya.
Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) Buton Utara, Mohammad Amaluddin Mokhram ketika diwawancarai via pesan di aplikasi WhatsApp mengatakan, terkait Pj Kades Ronta yang menguasai sendiri kas desa sudah ditangani.
Sebelumnya juga Amaludin menyebut, DPMD hanya dapat memberikan teguran. Namun, bila tindakan tersebut tetap dilakukan, sanksi lebih lanjut akan diberikan setelah pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Lanjut Amaludin, laporan dari bawahannya, Kepala Bidang Pemerintah Desa, Almin, Pj Kades Ronta segera bakal memfungsikan bendahara setelah meroling perangkat desa.
“Mengganti bendahara dengan perangkat lain,” tutur Kadis, Selasa 14 Oktober 2025.
Alasan Mashur ingin mengganti bendahara menurut Kadis DPMD, karena persoalan kenyamanan hubungan atasan dan bawahan.
Sebelumnya diberitakan, Kakak Wabup Buton Utara yang menjabat Pj Kepala Desa dilaporkan ke Polres Buton Utara gegara enggan membayar honor guru TK di Desa Ronta, Kecamatan Bonegunu dengan alasan TK tersebut milik swasta, padahal honor guru tersebut sudah dianggarakan dalam APBDes melalui Dana Desa (DD).
Selain itu PJ Kades juga mengakui menguasai sendiri duit kas desa dan tidak melibatkan bendahara desa, alasannya tidak ingin repot jika harus membeli keperluan desa satu-satu.
