Kasat Narkoba Polres Maros, AKP Salehuddin, mengatakan penggerebekan dilakukan pada Selasa (14/10) setelah pihaknya menerima informasi terkait aktivitas mencurigakan di salah satu rumah di kawasan perumahan elit tersebut.

“Tim kami berhasil mengamankan terduga pelaku inisial A yang dicurigai melakukan peredaran narkotika jenis sabu. Berawal dari rumah tempat tinggalnya, kami kemudian melakukan penggerebekan dan penggeledahan,” ujar AKP Salehuddin saat dikonfirmasi, Rabu (22/10/2025).

Dari hasil penggeledahan awal, polisi menemukan enam paket sabu di dalam rumah pelaku. Dari pengakuan tersangka, polisi kemudian menelusuri titik lain tempat sabu-sabu tersebut telah ditempelkan (sistem tempel) untuk pembeli di wilayah Kecamatan Mandai dan Turikale.

“Ditemukan 6 sachet sabu di rumahnya, kemudian kami kembangkan lagi karena ada pengakuan dari tersangka bahwa beberapa paket telah ditempelkan untuk pembeli,” jelasnya.

Secara keseluruhan, polisi mengungkap total 36 sachet sabu dengan berat keseluruhan sekitar 13 gram. Dari jumlah tersebut, 15 paket diketahui telah terjual. Selebihnya dipersiapkan untuk diedarkan melalui sistem tempel dan pemesanan online.

Menurut pengakuan tersangka, aksi ini dilakukan karena alasan ekonomi. Ia mengaku tidak mendapatkan perhatian dari keluarga setelah kedua orang tuanya berpisah dan saat ini tidak memiliki pekerjaan tetap.

“Motifnya karena faktor ekonomi dan kurangnya perhatian keluarga. Dia tidak punya pekerjaan sehingga memilih jalan cepat dengan mengedarkan sabu,” tambah Salehuddin.

Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Maros. Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.(*)

The post Pengedar Sabu di Maros Ditangkap, 36 Paket Disebar di Dua Kecamatan appeared first on Sulawesion.

AMMPK menyoroti keputusan Bupati Buteng yang menunjuk pelaksana harian (Plh) dan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda), tanpa memberhentikan secara resmi Sekda definitif, Konstantinus Bukide. Keputusan ini, menurut mereka, bertentangan dengan asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Selain itu, AMMPK juga menuding adanya pelanggaran terhadap kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), yang menurut mereka dilakukan tanpa pertimbangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan tanpa koordinasi dengan Gubernur, sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020, serta Permendagri No. 4 Tahun 2023.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Diklat dan Pengembangan BKD Buteng, Mimi Novrianti Maada, membantah tudingan AMMPK. Ia menegaskan bahwa penunjukan Plh atau Plt Sekda oleh Bupati Buteng sudah sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Penunjukan Plh atau Plt Sekda sudah benar dan tidak bertentangan dengan asas legalitas maupun AUPB seperti yang dituduhkan,” ujar Mimi kepada sejumlah awak media saat menggelar konferensi pers, Rabu (22/10/2025).

Mimi menjelaskan, berdasarkan surat dari Kemendagri Nomor 100.2.2.6/0723/OTDA tertanggal 21 Januari 2025, Pj Gubernur Sulawesi Tenggara, Andap Budhi Revianto saat itu diminta melakukan pengukuhan perpanjangan masa jabatan Sekda Buteng sesuai dengan hasil evaluasi kinerja. Namun, SK pengukuhan tersebut tidak pernah dikeluarkan.

“Karena beberapa minggu setelah surat itu keluar, juga muncul larangan bagi kepala daerah untuk melakukan rotasi mutasi pejabat 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon hingga akhir masa jabatan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Menteri,” jelasnya.

Menurut Mimi, jabatan Konstantinus sebagai Sekda secara otomatis berakhir karena tidak adanya SK pengukuhan perpanjangan dari Gubernur, sesuai Pasal 133 PP No. 11 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) hanya dapat diduduki selama 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan syarat tertentu.

“Konstantinus dilantik 14 Oktober 2019. Artinya masa jabatan berakhir 14 Oktober 2024, dan tanpa pengukuhan lanjutan, secara aturan masa jabatannya telah berakhir,” katanya.

Sebab pertek BKN Nomor 10319/R-AK.02.02/SD/K/2024 yang menjadi dasar pengukuhan JPT di Buteng tidak ditindaklanjuti oleh Pj Gubernur.

Senada dengan itu, Kepala Bagian Hukum Setda Buteng, Aminuhu, menyatakan bahwa status Konstantinus sebagai Sekda sudah tidak berlaku lagi.

“Sekda dilantik 14 Oktober 2019, maka masa jabatan berakhir pada 14 Oktober 2024. Sesuai PP 11 Tahun 2017, JPT maksimal 5 tahun. Kalau lewat dari itu dan tidak ada pengukuhan perpanjangan, maka statusnya sudah selesai,” kata Aminuhu.

Ia mengungkapkan, evaluasi kinerja sudah dilakukan pada 15 November 2024, dan hasilnya diterbitkan dalam surat BKN pada 28 November 2024. Surat tersebut memberikan rekomendasi pengukuhan, namun dengan batas waktu hanya sampai 25 Februari 2025.

“Karena sampai batas waktu itu tidak ada pengukuhan, maka secara otomatis jabatan Sekda tidak berlaku lagi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Aminuhu juga menjelaskan soal usia pensiun Konstantinus. Dalam UU ASN 2023 disebutkan bahwa batas usia pensiun bagi pejabat nonaktif adalah 58 tahun, sedangkan saat ini Konstantinus telah berusia 59 tahun.

“Terkait pengangkatan Plh atau Plt Sekda, itu murni karena terjadi kekosongan jabatan Sekda. Jangan dimaknai bahwa penunjukan ini karena Sekda masih ada, karena status Sekda sudah tidak jelas secara administrasi dan hukum,” tandasnya.

Pemkab Buteng menegaskan bahwa seluruh proses penunjukan pejabat sementara Sekda dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah juga membantah tudingan adanya pelanggaran kewenangan atau penyalahgunaan administrasi dalam pengelolaan kepegawaian maupun anggaran daerah.

The post Pemda Buteng Tanggapi Soal Dugaan Cacat Prosedur dan Pengelolaan Anggaran Daerah appeared first on Sulawesion.

Penurunan harga ini sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini merupakan pelaksanaan langsung dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

“Kebijakan ini bukan hanya soal harga pupuk, tetapi tentang keberpihakan negara kepada petani,”katanya dilansir dari laman Kementan.

Menurutnya, petani tidak boleh menjerit karena harga pupuk. Kementan bersama BUMN pupuk bergerak cepat mengeksekusi perintah ini.

“Melalui langkah besar ini, pemerintah memastikan pupuk tersedia, terjangkau, dan tepat sasaran sebagai bagian dari komitmen mewujudkan kedaulatan pangan nasional,”ujar Mentan.

Pemerintah juga melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penyalahgunaan pupuk bersubsidi oleh pihak manapun, termasuk korporasi besar yang menggunakan pupuk subsidi secara tidak sah.

Bagi pelaku yang terbukti melanggar, akan dikenakan sanksi pencabutan izin usaha serta proses hukum pidana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda hingga lima miliar rupiah.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram, NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

The post Mulai Hari Ini, Harga Pupuk Bersubsidi Turun appeared first on Sulawesion.

Pertemuan yang berlangsung PT. PLN itu merupakan tindaklanjuti dari audiens dengan Usman Bangun selaku General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo).

Dalam pertemuan itu, Chyntia menyebut pentingnya ketersediaan listrik yang memadai karena hal tersebut menjadi kebutuhan mendasar sekaligus aspek vital dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut bupati, listrik di Kabupaten Sitaro tak sebatas untuk menerangi wilayah, melainkan penopang utama aktivitas ekonomi, pelayanan publik, pemerintahan serta sosial ke masyarakat di seluruh daerah.

“Menjamin ketersediaan listrik yang andal menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah saat ini. Persoalan ini menjadi perhatian serius kami, karena setiap sendi kehidupan masyarakat memerlukan pasokan listrik yang memadai,” kata bupati.

Dalam hal penanganan jangka pendek, Pemkab Sitaro bersama PT. PLN telah bersepakat dalam bentuk kerjasama untuk mengadakan satu unit mesin pembangkit baru berkapasitas 1.000 kw, dimana pemerintah daerah telah mendapatkan rekomendasi resmi untuk memasukan pengadaan tersebut pada APBD 2026.

“Dengan harapan bahwa spesifikasinya bisa sesuai standar PLN. Dan pembahasan anggaran untuk pengadaan dimaksud dapat berjalan pancar,” harap Kalangit.

Dari penjelasan teknis pihak PLN diketahui bahwa saat ini PLTD Ondong mengoperasikan lima unit mesin pembangkit dengan kapasitas daya mampu mencapai 3.550 kW. Sementara beban puncak mencapai 2.855 kW yang artinya terdapat cadangan daya sebesar 695 kw.

Namun demikian, ketika terjadi kerusakan pada salah satu mesin pembangkit berkapasitas 1.000 kW mengalami gangguan atau dalam proses perbaikan, maka pasokan daya akan turun di bawa beban puncak dan berpotensi menimbulkan pemadaman listrik secara bergilir.

Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana penambahan mesin genset berkapasitas 250 kW hasil relokasi dari PLTD Paleleh untuk memperkuat pasokan listrik di wilayah Siau. Sementara untuk wilayah Buhias direncanakan akan ada penambahan mesin berkapasitas 100 kW guna menyiapkan skema listrik 24 jam penuh.

Begitu pula di wilayah Tagulandang, pemerintah daerah telah menyiapkan rencana untuk menambah mesin pembangkit untuk memperkuat layanan kelistrikan di Pulau berpenghasilan buah Salak tersebut.

Tak hanya fokus pada rencana jangka pendek, Bupati Chyntia Kalangit juga menyoroti pentingnya pengembangan energi ramah lingkungan. Untuk jangka menengah, pemerintah daerah bersama PLN berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

The post Bupati Chyntia Kalangit Matangkan Penanganan Masalah Kelistrikan di Sitaro appeared first on Sulawesion.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan oleh Anggota DPD RI di daerahnya.

“Saya atas nama pribadi, Pemerintah Daerah, bahkan atas nama masyarakat di daerah ini, ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Syukur Moanto’ kepada Anggota DPD RI, Ibu Dra. Adriana C. Dondokambey, M.Si., yang pada siang hari ini telah berkenan melaksanakan kegiatan kunjungan kerja sekaligus bersilaturahmi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah ini,” ujar Wali Kota.

Lebih lanjut, Wali Kota menyampaikan bahwa keberhasilan pembangunan di daerah tidak hanya bergantung pada peran Pemerintah Daerah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan dan sinergi dari Pemerintah Pusat, termasuk dari para Anggota DPD RI.

“Keberhasilan pembangunan di daerah ini tidak dapat dicapai hanya melalui upaya Pemerintah Daerah semata, namun juga memerlukan sinergi dengan Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pertemuan pada hari ini menjadi momentum yang sangat penting karena selain mempererat silaturahmi,” ujarnya.

“Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk berdiskusi, bertukar pikiran, serta menyampaikan berbagai harapan dan keinginan masyarakat demi kemajuan daerah ini,” tambahnya.

Usai pertemuan, Anggota DPD RI Dra. Adriana C. Dondokambey, M.Si., bersama Wali Kota Kotamobagu dr. Weny Gaib, Sp.M.

Kapolres Kotamobagu AKBP Irwanto, S.I.K., M.H., dan Wakapolres Kompol Romel Pontoh, S.I.P., M.A.P., melaksanakan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Gedung Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) di Kota Kotamobagu.

Kunjungan kerja Anggota DPD RI di Kota Kotamobagu tersebut juga dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Kotamobagu Dr. Ns. Henny Kaseger, S.Kep., M.Kes.

Para pimpinan OPD, staf khusus Wali Kota, camat, lurah dan sangadi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu.***

The post Adriana Dondokambey dan Wali Kota dr. Weny Gaib Tinjau Proyek Pembangunan Gedung SPPG appeared first on Sulawesion.

Hal ini diungkapkan oleh kepala dinas PPKBPPPA Bolmut Yani Lasama dimana pihaknya telah melakukan pendampingan pada anak tersebut.

“Sudah dilakukan pendampingan. Hingga nanti pada psikologinya,”ujar Kadis.

Sementara itu kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bolmut Elvie Pontoh menambahkan saat ini pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap anak tersebut saat berada di Polres dan saat dilakukan visum.

Pihaknya juga telah melakukan penjangkauan hingga ke rumah anak tersebut.

“Selanjutnya kami akan melakukan pendampingan psikologinya,”kata Elvie.

Sebelumnya diketahui tim Resmob satuan reserse kriminal Polres Bolmut berhasil menemukan seorang anak perempuan bernisial M R (14) yang sebelumnya dilaporkan hilang dan sempat viral di media sosial, Minggu 19 Oktober 2025.

Hal ini setelah melakukan penyelidikan intensif selama hampir dua hari. Berawal dari laporan aduan masyarakat pada tanggal 17 Oktober 2025 atas nama pelapor RP.

Dalam laporan tersebut, pelapor mengadukan dugaan hilangnya sang anak, yang belakangan diketahui bersama seorang pria bernisial Y A (43) alias Yanto yang tidak lain adalah ayah tirinya sendiri.

Bermodalkan surat perintah tugas dan penyelidikan resmi, Tim Resmob Polres bergerak menuju arah Kotamobagu. Dari informasi awal masyarakat, korban diduga berada di wilayah tersebut.

Setibanya di lokasi pada Sabtu 18 Oktober 2025 pukul 15.00 WITA, tim melakukan pencarian manual dengan menghimpun keterangan dari warga sekitar, disertai upaya pelacakan digital.

Namun, hasil awal menunjukkan nihil. Hingga malam hari, penyisiran terus dilanjutkan ke wilayah Kabupaten Bolmong Timur, Minahasa, dan Minahasa Selatan.

Upaya panjang itu akhirnya membuahkan hasil. Minggu 19 Oktober 2025 Sekitar pukul 03.00 WITA dini hari, tim menerima informasi masyarakat target sempat terlihat di daerah Tanamon, Kabupaten Minahasa Selatan.

Tanpa menunggu lama, personel kembali bergerak melakukan penyisiran dari Poigar hingga Modoinding.

Selanjutnya, pada Minggu 19 Oktober 2025 siang sekitar pukul 14.00 WITA. Tim gabungan Resmob Polres Bolmut bersama personel Polsek Modoinding akhirnya menemukan Y A tengah berada di sebuah warung bakso di kawasan Modoinding, bersama korban.

Tanpa perlawanan, pria tersebut langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polsek Modoinding untuk pemeriksaan lebih lanjut.

The post Dinas PPKBPPPA Bolmut Dampingi Anak Yang Viral Dibawa Ayah Tiri appeared first on Sulawesion.

Dalam kesempatan itu, Bupati Ronald Kandoli memaparkan beragam potensi destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Minahasa Tenggara, termasuk penguatan pemberdayaan masyarakat desa melalui 36 Desa Wisata yang kini menjadi fokus pengembangan daerah.

“Langkah ini kami lakukan untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat serta memperoleh dukungan strategis dalam mempercepat pengembangan destinasi wisata yang berdaya saing dan berkelanjutan di Minahasa Tenggara,” ujar Ronald Kandoli.

Audiensi tersebut juga membahas sinkronisasi program kegiatan daerah dengan sejumlah program unggulan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, antara lain pengembangan amenitas dan aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat destinasi wisata, penerapan pariwisata berkelanjutan, serta pengembangan daya tarik dan produk wisata melalui fasilitasi jejaring antar-destinasi.

Selain itu, turut dibahas pula pengembangan dokumen perencanaan destinasi nasional terpadu, peningkatan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata, manajemen investasi, serta penguatan usaha pariwisata berkelanjutan.

Menurut Bupati Ronald Kandoli, langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara dalam menghadirkan sektor pariwisata yang mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.

Dalam audiensi tersebut, Bupati Kandoli turut didampingi Kepala Dinas Pariwisata Selvie Lendombela, MM, Kepala Bagian Umum Setda Dristy Tora, SH, Kepala Bagian Prokopim Febry Lasut, S.STP, M.Si, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata Christia E. Lomboan, SST, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Deiby Natalia Rewah, SS, ME, serta Kasubag Perencanaan Staynner Laleleh, S.Kel.

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara berharap kerja sama ini dapat mempercepat pengembangan infrastruktur dan sumber daya manusia pariwisata, sehingga mampu menjadikan daerah tersebut sebagai salah satu destinasi unggulan di Sulawesi Utara.

The post Bupati Mitra Ronald Kandoli Bahas Pengembangan 36 Desa Wisata dengan Kemenparekraf appeared first on Sulawesion.

SULAWESION,SULUT — Suasana semarak mewarnai kawasan wisata bahari Bunaken, Selasa (22/10/2025), saat Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn.) Yulius Selvanus Komaling, SE, secara resmi membuka Festival Bunaken 2025. Ribuan warga, wisatawan, serta unsur Forkopimda Sulut turut hadir menyemarakkan ajang tahunan yang menjadi kebanggaan masyarakat pesisir ini.

Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Komaling menegaskan bahwa Festival Bunaken bukan sekadar ajang wisata, tetapi juga bentuk nyata komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian laut, menggerakkan sektor ekonomi kreatif, dan merawat budaya masyarakat pesisir.

“Bunaken bukan hanya milik Sulawesi Utara, tetapi warisan dunia yang harus kita jaga bersama. Melestarikan laut berarti menjaga masa depan anak cucu kita,” ujar Yulius Komaling disambut tepuk tangan meriah para hadirin.

Acara pembukaan berlangsung penuh warna dengan Lomba Perahu Hias yang menampilkan kreativitas warga pesisir lewat dekorasi bertema laut dan budaya lokal.

Gubernur bersama unsur Forkopimda juga ikut dalam aksi penanaman mangrove, sebagai simbol kepedulian terhadap ekosistem pesisir sekaligus langkah konkret mendukung ekowisata berkelanjutan.

Festival Bunaken 2025 tak hanya memanjakan mata lewat parade bahari, tetapi juga menghadirkan pameran ekonomi kreatif, kuliner khas Sulut, musik tradisional pesisir, hingga atraksi olahraga air seperti paddle dan snorkeling yang menonjolkan keindahan bawah laut Bunaken kawasan yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Alam Dunia.

Dalam arahannya, Gubernur Yulius mengajak seluruh pihak agar festival ini dijadikan agenda rutin tahunan guna memperkuat citra Sulut sebagai gerbang pariwisata bahari Indonesia Timur.

Ia juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kebersihan laut dan memanfaatkan potensi pesisir secara berkelanjutan.

“Kita ingin Bunaken tetap indah, bukan hanya hari ini, tetapi juga lima puluh tahun ke depan. Festival ini bukan sekadar tontonan, melainkan gerakan bersama menjaga alam dan budaya kita,” tegasnya.

Festival yang digelar sehari penuh ini mempertemukan berbagai elemen  mulai dari pemerintah, komunitas nelayan, pelaku UMKM, hingga pegiat seni dan budaya. Dengan semangat gotong royong, Bunaken kembali menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam.

Melalui Festival Bunaken 2025, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara meneguhkan visinya untuk membangun pariwisata berkelanjutan pariwisata yang tidak hanya memberi manfaat ekonomi, tetapi juga meninggalkan warisan ekologis dan budaya bagi generasi yang akan datang.

The post Gubernur Yulius Komaling Buka Festival Bunaken 2025: Merawat Laut, Menghidupkan Budaya, Menggerakkan Ekonomi appeared first on Sulawesion.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan, Protokol Jakarta merupakan tonggak penting dalam menegakkan kedaulatan intelektual bangsa.

“Bagi Menteri Hukum, tugas utama kami dalam ekosistem royalti adalah menciptakan perlindungan,” ujar Supratman dalam pidato kunci pada Indonesia Digital Conference 2025 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) yang bertema Sovereign AI Menuju Kemandirian Digital di The Hub Sinarmas Land, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Menurut Menkum, ketika ada suatu kreasi, maka perlindungan hukum harus hadir, sehingga ada manfaat ekonomi bagi penciptanya.

“Perlindungan hak cipta tidak hanya berhenti pada pengakuan formal, tetapi juga harus memberi nilai ekonomi yang adil bagi para pencipta dan penerbit,” katanya. Jika hak cipta dilindungi tapi tidak bernilai secara ekonomi, menurutnya, itu tidak cukup untuk menjamin perlindungan demi kesejahteraan para kreator.

Melalui sistem digital yang dikembangkan Kementerian Hukum, pendaftaran hak cipta kini dapat dilakukan secara mudah dan cepat. Hanya dalam dua menit melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, sertifikat yang menjadi bentuk pengakuan negara atas karya intelektual warga negara bisa diterbitkan.

Supratman juga menekankan pentingnya publisher right dan perlindungan bagi jurnalis serta pekerja media di tengah disrupsi digital yang kian kuat. Ia mengingatkan media merupakan salah satu pilar utama demokrasi. Ketika media kehilangan kemandirian dan kemampuan untuk mengoptimalkan nilai dari karya jurnalistiknya, maka demokrasi pun kehilangan daya hidupnya.

“Dari kesadaran itulah, lahir inisiatif Protokol Jakarta,” katanya.

Supratman menjelaskan Protokol Jakarta merupakan hasil pemikirannya ketika ia hadir dalam berbagai forum internasional terutama World Intellectual Property Organization (WIPO), sebuah badan PBB yang menangani kekayaan dan hak intelektual. Dalam forum ini, Supratman menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian royalti antara platform digital, industri penerbitan, dan para pencipta karya.

“Saya tidak bicara soal tarif, tapi soal keadilan. Mengapa platform digital mendapat porsi 30 persen, industri lokal 50 persen, sementara pencipta hanya 15 persen? Ini yang harus diperjuangkan,” kata dia.

Menteri Hukum mengundang segenap pemangku kepentingan ekosistem media untuk membantu pemerintah menyempurnakan usulan Protokol Jakarta. Inisiatif ini sudah resmi diagendakan untuk dibahas dalam sidang WIPO berikutnya di Jenewa, Swiss, pada awal Desember 2025 mendatang.

Selain mengatur pembagian royalti bagi pemegang lisensi hak cipta, Kemenkum juga sudah menyiapkan aturan agar sertifikat kekayaan intelektual dapat dijadikan collateral atau jaminan pinjaman. Indonesia menjadi negara ke-15 di dunia yang mengakui kekayaan intelektual sebagai aset tak berwujud bernilai ekonomi.

Supratman menutup dengan pesan bahwa perlindungan terhadap pekerja media dan jurnalis merupakan fondasi bagi keberlanjutan industri media nasional. “Kita harus melindungi dari bawah, agar perusahaan medianya juga terlindung,” ujar dia.

Di pengujung acara pembukaan IDC, pengurus nasional AMSI secara simbolis menyerahkan dukungan resmi atas inisiatif Protokol Jakarta. Sebuah kanvas putih yang penuh dengan tandatangan seluruh ketua wilayah AMSI dari 28 provinsi diserahkan Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika kepada Menteri Supratman.

“Jika perlindungan hak cipta atas konten berita bisa masuk dalam regulasi nasional dan global, maka inilah kontribusi bersejarah Indonesia untuk kemandirian digital ekosistem informasi kita,” kata Wahyu.

AMSI kembali menyelenggarakan ajang tahunan Indonesia Digital Conference (IDC) 2025 di The Hub Epicentrum, Jakarta Selatan, pada 22–23 Oktober 2025. Tahun ini, IDC mengangkat tema “Sovereign AI: Menuju Kemandirian Digital”, yang menyoroti pentingnya kedaulatan dan kemandirian industri media dalam menghadapi gelombang transformasi digital berbasis kecerdasan buatan (AI).

National Sales Department Head Sinar Mas Land Johan Triono mengucapkan selamat kepada AMSI atas terselenggaranya acara ini dan mendukung media digital agar tetap bisa bertahan dalam kondisi saat ini.

Selain Sinar Mas Land, Event IDC dan AMSI Awards 2025 ini juga mendapatkan dukungan dari PT Astra International Tbk, Djarum Foundation, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Pertamina (Persero), PT Harita Nickel, PT Alam Tri Resources Indonesia Tbk., PT Telkom Indonesia Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Indofood Sukses Makmur, Mining Industry Indonesia atau MIND ID, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Merdeka Copper Gold Tbk., PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Indosat Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

The post Menteri Hukum Umumkan Protokol Jakarta di IDC 2025, Perkuat Perlindungan Hak Cipta atas Berita appeared first on Sulawesion.

Komitmen tersebut ditandai melalui Panen Raya Padi Organik di Desa Sidorejo, Kecamatan Kedungtuban, Senin (20/10/2025), dengan total lahan garapan seluas 30 hektare. Para petani yang terlibat merupakan penerima manfaat langsung dari program pendampingan PUSAKA BLORA selama beberapa musim tanam terakhir.

Acara panen dihadiri Direktur Perencanaan Strategis, Portofolio, dan Komersial Pertamina Hulu Energi (PHE) Edi Karyanto; Direktur Utama Pertamina EP Cepu (PEPC) Muhamad Arifin; General Manager Zona 11 Zulfikar Akbar; serta Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman.

Bupati Arief Rohman menyampaikan bahwa keberhasilan panen padi organik membuktikan bahwa petani mampu naik kelas jika didampingi secara konsisten oleh industri, pemerintah, dan tenaga pendamping lapangan.

“Pertamina sudah memberi bukti, bukan hanya seremonial. Hasil panen ini membuka peluang ekonomi baru bagi petani Blora. Ke depan, Desa Sidorejo harus menjadi rujukan pertanian organik di Jawa Tengah,” ujar Bupati Arief.

Ia menegaskan bahwa Pemkab Blora siap memperluas model ini ke desa lain, sembari meminta Pertamina mendukung hingga tahap lanjutan.

“Pendampingan jangan berhenti di budidaya. Kami ingin pengolahan, pengemasan, hingga pemasaran juga diperkuat, agar produk padi organik Blora punya nilai tambah dan daya saing nasional,” tambahnya.

Direktur PHE Edi Karyanto menyebut program ini telah menunjukkan hasil konkret bagi lingkungan dan ekonomi petani.

“Kami melihat biaya pupuk menurun, produktivitas meningkat, dan kualitas tanah membaik. Ini bukti bahwa pendekatan ESG bukan hanya jargon, tetapi memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Direktur Utama PEPC, Muhamad Arifin. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terus mendukung ekonomi masyarakat sekitar wilayah operasi migas.

“Blora adalah contoh bahwa kolaborasi jangka panjang dapat menghadirkan perubahan nyata dan berorientasi pada keberlanjutan,” ucap Arifin.

Program PUSAKA BLORA juga menjadi bagian dari rangkaian Management Goes to Community (MGTC) Pertamina Hulu Energi, yang bertujuan memperkuat kedekatan perusahaan dengan masyarakat di wilayah operasi.

Dengan dorongan inovasi, pendampingan intensif, dan kolaborasi lintas sektor, PUSAKA BLORA diharapkan menjadi referensi nasional dalam mewujudkan pertanian organik yang modern, mandiri, dan berkelanjutan.

The post Pertamina dan Pemkab Blora Hadirkan Model Pangan Berkelanjutan di Daerah Migas appeared first on Sulawesion.