Baru-baru ini, kasus pengancaman yang melibatkan aktris Erika Carlina mencuri perhatian publik. Polisi kini tengah menyelidiki dugaan pengancaman dan penyebaran data pribadi yang dialami oleh Erika. Kasus ini terungkap setelah Erika melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada tanggal 19 Juli 2025, dengan nomor laporan LP/B/5027/VII/2025/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi, Kabid Humas Polda Metro Jaya, mengonfirmasi bahwa laporan tersebut telah diterima dan saat ini sedang ditangani oleh tim Ditreskrimum. "Benar kami menerima laporan dari saudari EC seorang perempuan. Saat ini, laporan sedang ditangani oleh rekan-rekan kami di jajaran Ditreskrimum," ungkapnya pada Jumat (25/7). 

Dalam laporannya, Erika mengungkapkan bahwa ada pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan nama baiknya. Terlapor dalam kasus ini adalah seorang individu bernama GS. Menurut Ade Ary, Erika mengetahui informasi ini dari seorang saksi bernama B, yang mengatakan bahwa GS mengirimkan pesan ancaman melalui grup WhatsApp dengan nomor 0821-XXXX-XXXX. Pesan tersebut berisi ancaman untuk menghancurkan karir Erika.

Lebih lanjut, Ade Ary menjelaskan bahwa GS berencana untuk menyebarkan berita bohong yang dapat merusak kehormatan Erika. Bahkan, GS menuduh Erika sebagai seorang psikopat dan berusaha untuk menyebarkan informasi palsu mengenai anak yang sedang dikandungnya, dengan menyatakan bahwa anak tersebut bukan anaknya. Dalam grup WhatsApp tersebut, GS juga mengirimkan data pribadi Erika, termasuk foto USG, yang sangat tidak pantas dilakukan.

Akibat dari tindakan tersebut, Erika merasa perlu untuk melaporkan kejadian ini ke SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, ia juga menyertakan bukti berupa dua rekaman layar dari grup WhatsApp dan percakapan yang terjadi di dalam grup tersebut.

GS kini disangkakan melanggar beberapa pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, termasuk Pasal 335 dan Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 UU ITE, serta Pasal 65 Ayat (2) UU 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera diselesaikan dengan adil.