Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon baru-baru ini mengadakan rapat dengan Komisi X DPR RI di kompleks parlemen Jakarta pada Rabu (2/7). Dalam pertemuan ini, Fadli mengungkapkan bahwa penulisan sejarah Indonesia yang akan menjadi draf buku sejarah baru tidak akan membahas peristiwa Mei 1998 secara mendetail.

"Buku sejarah ini tidak akan membahas Mei 1998 secara detail, hanya sebatas snapshot karena itu hanya bagian kecil dari era reformasi yang lebih luas," jelas Fadli Zon.

Politikus dari Partai Gerindra ini menekankan bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia akan memberikan gambaran umum dan tidak akan merinci setiap detail, termasuk peristiwa yang terjadi pada tahun 1998. Ia juga mengundang pihak-pihak yang merasa keberatan untuk menulis sejarah secara mandiri dan lebih detail.

"Sejarah yang kita tulis ini bukanlah secara detail. Jika ingin detail, silakan buat sendiri-sendiri. Ini adalah gambaran umum," tambahnya. Fadli menegaskan bahwa tidak ada yang aneh dari pendekatan ini.

Menanggapi Kritikan PDIP

Fadli Zon juga menanggapi kritik dari fraksi PDIP di DPR yang meminta agar proses penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan. Ia menekankan pentingnya sejarah dan mengingatkan bahwa amanat Bung Karno harus selalu diingat.

"Masa kita hentikan sejarah? Sejarah itu penting. Amanat Bung Karno jangan pernah dilupakan," ujarnya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, pada Selasa (1/7) malam.

Dalam proses penulisan ulang sejarah ini, Fadli menyebutkan bahwa mereka melibatkan sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia yang dibagi menjadi tiga wilayah: barat, tengah, dan timur. Ia juga membantah adanya sejarawan yang mundur dari proyek ini.

"Hasil penulisan ini adalah karya sejarawan. Tidak ada sejarawan yang mundur, setahu saya tidak ada yang mundur. Ini melibatkan 34 perguruan tinggi. Mari kita baca hasilnya terlebih dahulu, kita belum membacanya," tutupnya.