Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan bahwa penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang terjadi sejak Maret hingga Oktober 2024 dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan, mencapai lebih dari Rp 6,76 triliun.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa estimasi ini didasarkan pada asumsi gaji pokok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rata-rata sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Dengan mempertimbangkan 80% dari gaji pokok, setelah dikurangi pajak dan ditambah berbagai tunjangan, maka diperoleh sekitar Rp 3 juta per bulan.

"Jika penundaan pengangkatan CPNS berlangsung selama 9 bulan, maka potensi pendapatan yang hilang per orang ASN bisa mencapai Rp 27 juta. Mengingat ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik di pusat maupun daerah, total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan ini bisa mencapai Rp 6,76 triliun," ungkap Bhima di Jakarta, pada Selasa (11/3).

Lebih jauh, Bhima menambahkan bahwa dampak dari penundaan pengangkatan CPNS ini bisa lebih besar lagi terhadap total ekonomi. "Kami sedang menghitung dampak berganda dari penundaan ini," katanya.

Penundaan ini juga menyebabkan status calon ASN terkatung-katung hingga 9 bulan, dan banyak di antara mereka yang telah resign dari pekerjaan sebelumnya. "Fungsi pembukaan CPNS adalah untuk menyerap tenaga kerja, terutama saat kondisi swasta sedang lesu dan banyak yang terkena PHK," tambah Bhima.

Menurut Bhima, ada tiga faktor yang menyebabkan penundaan pengangkatan CPNS. Pertama, anggaran pemerintah dalam bentuk tunai mengalami penurunan tajam, terutama akibat Coretax dan rendahnya penerimaan pajak tahun ini, sehingga belanja pegawai dihemat.

Kedua, efisiensi anggaran untuk MBG dan program prioritas berdampak pada alokasi belanja pegawai. Ketiga, buruknya perencanaan, di mana formasi CPNS 2024 dibuka sebelum pemerintahan baru berjalan, sehingga terjadi missmatch antara kebutuhan dan rekrutmen pegawai pemerintah.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrullah, juga meminta kementerian dan lembaga untuk memberikan penjelasan kepada para Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah lolos seleksi CPNS 2024. Pemerintah telah menjadwalkan pengangkatan CPNS secara serentak pada 1 Oktober 2025, dan PPPK pada 1 Maret 2026. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas sangat penting agar CASN tidak bingung dengan proses ini.

"Kami harap para kepala instansi dapat memberikan penjelasan langsung atau melalui rapat daring kepada para calon ASN dan PPPK tentang pengangkatan serentak ini," kata Zudan di YouTube BKN, Senin (10/3/2025).

Jumlah CASN yang tengah diproses saat ini sangat besar, mencapai 1,2 juta orang. Meskipun demikian, pemerintah memastikan bahwa semua calon ASN yang telah dinyatakan lolos akan mendapatkan kepastian pengangkatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Zudan juga menekankan pentingnya memberikan arahan kepada CASN mengenai masa kerja yang panjang sebagai ASN dan memahami bahwa pemerintah sedang melakukan langkah besar dalam menata sistem kepegawaian.

Proses penataan honorer yang sudah berlangsung sejak 2005 hingga kini belum tuntas, dan tahun 2025 ini menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikannya. "Mudah-mudahan ini selesai, tidak ada lagi honorer-honorer. Inilah tahun terakhir kita melakukan penataan ASN yang bersumber dari honorer. Selanjutnya kita akan lebih fokus kepada fresh graduate," tutup Zudan.