Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyambut positif inisiatif Presiden Prabowo Subianto yang ingin memberikan obat gratis bagi masyarakat miskin. Namun, ia menekankan bahwa tidak semua jenis obat akan tersedia secara gratis.

"Obat gratis ini hanya untuk penyakit-penyakit umum yang berdampak luas pada masyarakat," ungkap Said saat berbincang dengan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/7).

Said juga menjelaskan bahwa anggaran untuk program ini akan dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan, namun jumlah pastinya masih menunggu nota keuangan yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam pidato RAPBN 2026 mendatang pada bulan Agustus.

"Anggaran ini masih dalam pembahasan, jadi kita tunggu nota keuangan yang resmi," tambahnya.

Walaupun Said sudah memiliki gambaran mengenai alokasi anggaran, ia mengingatkan agar tidak mendahului proses resmi pengajuan pemerintah. "Kita tahu kira-kira seperti apa, tapi tidak boleh mendahului nota keuangan," ujarnya.

Seluruh Rakyat Harus Bisa Akses Obat

Di sisi lain, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya akses obat yang terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia berkomitmen untuk mengupayakan dana khusus agar obat-obatan bagi rakyat miskin bisa didapatkan secara gratis.

"Jika ada dana khusus untuk rakyat miskin, maka obatnya harus gratis," tegas Prabowo saat acara Peluncuran Kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7).

Prabowo juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertahanan yang telah membentuk lembaga farmasi untuk memproduksi obat generik dengan harga yang lebih terjangkau.

"Terima kasih kepada Kementerian Pertahanan atas inisiatif mereka dalam menciptakan lembaga farmasi pertahanan yang memproduksi obat generik dengan harga murah," ujarnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat. Ia memerintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk menindak tegas kasus ini, yang ia sebut sebagai penipuan dan pelanggaran hukum.

"Beras biasa yang dibungkus dan dijual sebagai beras premium adalah tindakan pidana. Saya minta agar kasus ini diusut tuntas," tegas Prabowo.

Prabowo menilai tindakan mengoplos beras adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan masyarakat, dan ia siap mengambil langkah tegas untuk menyita penggilingan padi yang terlibat jika tidak ada itikad baik untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp100 triliun.

"Jika mereka tidak mengembalikan kerugian tersebut, kita akan sita penggilingan-penggilingan padi yang terlibat," ujarnya dengan tegas.