Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras selama dua bulan ke depan, yaitu Oktober dan November. Program ini ditujukan untuk membantu sekitar 18.277.083 penerima dengan total anggaran mencapai Rp 7 triliun.

Evaluasi kelanjutan program bansos pangan ini akan dilakukan pada bulan Desember, tergantung pada seberapa baik program ini dilaksanakan. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Kepala Badan Pangan Nasional (NFA), Arief Prasetyo Adi, meminta pemerintah daerah untuk terlibat dalam pengecekan data penerima di wilayah masing-masing.

Arief menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan. Dengan menggunakan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), penajaman data penerima sangat krusial sebelum pelaksanaan kembali di bulan depan. 

"Pemerintah daerah yang paling tahu kondisi di wilayahnya, jadi mereka perlu memberikan masukan untuk memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan," ujarnya. 

Dia juga menambahkan bahwa perlu ada penyesuaian data DTSEN yang disampaikan dari pusat ke daerah. Jika ada koreksi dari daerah, feedback tersebut akan diterima dan penyesuaian bisa dilakukan. "Kami masih menunggu transfer anggaran dari Kementerian Keuangan, jadi kami harap pengecekan bisa segera disiapkan," ujarnya.

Program bantuan pangan beras ini merupakan pelaksanaan perdana di tahun 2025, yang sebelumnya telah berjalan untuk alokasi dua bulan, Juni dan Juli.

Hingga 17 September, realisasi penyaluran bantuan telah mencapai 363,5 ribu ton atau 99,44 persen dari total target 365,5 ribu ton. Beberapa daerah mengalami keterlambatan karena tantangan geografis yang memerlukan waktu lebih lama untuk proses penyaluran.

Penyaluran bantuan pangan beras ini juga berdampak positif pada inflasi beras. Inflasi beras bulanan di Juli 2025 tercatat 1,35 persen, tertinggi sepanjang tahun, namun berhasil ditekan menjadi 0,73 persen di Agustus 2025.

Arief menjelaskan bahwa pengawasan pelaksanaan program ini akan melibatkan Komisi IV DPR RI untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. "Kami melakukan monitor dan evaluasi bersama Komisi IV DPR RI, yang akan mengawasi penyaluran di lapangan," ujarnya.

Arief berharap program bantuan pangan beras ini dapat semakin tepat sasaran, terutama untuk keluarga berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia. "Ketersediaan beras yang berkualitas baik dengan harga terjangkau sangat penting bagi masyarakat," tutupnya.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beras memberikan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada Maret 2025, beras berkontribusi sebesar 21,06 persen di perkotaan dan 24,92 persen di pedesaan, sehingga pemerintah terus berupaya untuk memastikan ketersediaan beras yang berkualitas.