KEMBAR78 | Portal Berita

KEMBAR78

Berita Kenaikan Iuran BPJS Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Harta Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mencapai Rp36,9 miliar, terdiri dari aset tanah, bangunan, dan kendaraan.

7
Foto
FOTO: DPR Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

02:13
News
Iuran BPJS Naik Bikin Warga Ingin Turun Kelas, Menkes: Silakan
01:03
Surabaya
VIDEO: Demo Ratusan Mahasiswa di Sampang Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Igor Tudor Punya Waktu 6 Pertandingan untuk Selamatkan Karier di Juventus
How Long to Boil Corn: Fresh and Frozen Corn
Telah dibaca 14 kali
Bupati Trenggalek Menyulam Ajaran Bung Karno di Hari Santri: Nasionalisme dan Religius Bisa Bersanding
Telah dibaca 35 kali
Sekjen PDIP Beri Catatan: Pemerintahan Prabowo Harus Percepat Program Kerakyatan
Telah dibaca 42 kali
Mobil Mewah hingga Motor Sport Doni Salmanan Berhasil Dilelang, Nilainya Capai Rp 9,6 Miliar
Telah dibaca 42 kali
Kalah 4 Kali Beruntun, Liverpool Berani Pecat Arne Slot?
Telah dibaca 35 kali
5 Scary Facts About Deep Ocean You May Never know
Telah dibaca 14 kali
Viral Agya Kuning Diamuk Massa, Ternyata Milik Polisi Diduga Dipakai Buat Merampok
Telah dibaca 91 kali
VIDEO: Melanggar Etik, Ketua, dan Empat Komisioner KPU RI Dijatuhi Sanksi
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Mantan Kapolres Ngada Terdakwa Kasus Dugaan Pencabulan Anak Divonis 19 Tahun Penjara
Telah dibaca 14 kali
Hujan Deras Guyur Jakarta, 2 RT dan 3 Ruas Jalan Tergenang Malam Ini
Telah dibaca 84 kali
Fokus Pagi : Kebakaran Rumah Mewah di Surabaya Ditinggal Penghuninya
Telah dibaca 21 kali
Hasil French Open 2025: Lawan Cedera, Fajar/Fikri Lolos ke 16 Besar
Telah dibaca 105 kali
Kode Rahasia 'OTW', Fakta Baru Kasus Kekasih Gelap yang Potong Alat Kelamin Sang Pacar
Telah dibaca 49 kali
Unjuk Rasa di Boven Digoel Berujung Anarkis, 4 Terduga Provokator Diamankan
Telah dibaca 98 kali

Advertisement

Advertisement

Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti. (Foto: Liputan6.com/Ade Nasihudin)

Aksi tolak omnibus oleh buruh di Aceh sebelum virus Corona Covid-19 merebak (Ist)

Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dok: Tommy Kurnia/Liputan6.com

Anugerah Liputan6 : Inspirasi Untuk Negeri Indonesia Maju

Anugerah Liputan6 : Inspirasi Untuk Negeri Indonesia Maju

Lihat Selengkapnya

Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Petugas melayani warga yang mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas pada peserta akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Warga mengurus iuran BPJS Kesehatan di Kantor BPJS Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Senin (4/11/2019). Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia memprediksi akan terjadi migrasi turun kelas peserta BPJS Kesehatan akibat kenaikan iuran 100 persen pada awal 2020. (merdeka.com/Arie Basuki)

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Karya Nyata Langkah Pemuda Menuju Indonesia Emas

Karya Nyata Langkah Pemuda Menuju Indonesia Emas

Lihat Selengkapnya

Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto bersama BPJS Kesehatan dan DJSN rapat Komisi IX DPR RI soal iuran BPJS Kesehatan dan pengadaan alat kesehatan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Kamis (12/12/2019). (Liputan6.com/Fitri Haryanti Harsono)

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Warga yang sebelumnya terdaftar dalam di kelas satu kini harus berpindah atau turun kelas pindah ke kelas dua, bahkan kelas tiga.

Ilustrasi BPJS Kesehatan

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Demo ratusan mahasiswa yang menolak kenaikan setoran BPJS di DPRD Sampang, Madura berakhir ricuh.

PODCAST Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen.

Petugas BPJS Kesehatan melayani warga di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Suasana pelayanan BPJS Kesehatan di Jakarta, Rabu (28/8/2019). Sedangkan, peserta kelas mandiri III dinaikkan dari iuran awal sebesar Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per bulan. Hal itu dilakukan agar BPJS Kesehatan tidak mengalami defisit hingga 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Menkes Nina F Moeloek, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Dirut BPJS KEsehatan Fachmi Idris dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Kesehatan Tubagus Achmad Choesni saat mengikuti Rapet Kerja Gabungan dengan Komisi XI dan IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2019). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dirut BPJS KEsehatan Fachmi Idris mengikuti Rapet Kerja Gabungan dengan Komisi XI dan IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2019). Rakergab membahas berbagai agenda penting di bidang kesehatan salah satunya tentang rencana kenaikan iuran BPJS yang di tolak DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menkes Nina F Moeloek mengikuti Rapet Kerja Gabungan dengan Komisi XI dan IX DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/9/2019). Rakergab tersebut membahas berbagai agenda penting di bidang kesehatan salah satunya tentang rencana kenaikan iuran BPJS yang di tolak DPR. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo sedang mengecek papan nama bungker.(Liputan6.com/Fajar Abrori)

Proses administrasi BPJS Kesehatan untuk kategori peserta mandiri membutuhkan banyak waktu karena banyak hal teknis yang harus dilengkapi