Ramlan

Bupati Bulungan mengeluarkan Surat Edaran yang mengimbau penggunaan kemasan ramah lingkungan seperti daun pisang, kertas, atau wadah yang bisa digunakan berkali-kali untuk pembagian daging kurban pada Iduladha 2025 guna mengurangi sampah plastik.

Walikota Tarakan menemukan harga MinyaKita dijual di atas HET saat sidak di Pasar Gusher dan menegaskan akan menindak pelaku usaha serta memanggil distributor untuk mengusut penyebabnya.

Kesbangpol Bulungan memantau 110 Ormas terdaftar untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan dan keamanan, serta siap mencabut status Ormas yang melanggar aturan, sambil tetap waspada terhadap potensi premanisme berkedok Ormas meski belum ada laporan pemerasan.

Kapolda Kaltara Irjen Hary Sudwijanto dan Walikota Tarakan Khairul memastikan kesiapan lebih dari 1.500 personel gabungan dan 44 pos pengamanan dalam Operasi Ketupat Kayan 2025 untuk menjaga keamanan dan kelancaran puncak arus mudik Lebaran.

Kapolda Kaltara, Irjen Hary Sudwijanto, melarang pesta kembang api pada malam takbiran Idul Fitri 1446 H demi mencegah bahaya kebakaran dan korban, serta mengajak masyarakat menjaga keamanan dengan kegiatan positif.

Moda transportasi air di Kalimantan Utara menjadi perhatian khusus selama mudik lebaran 2025 mengingat kecelakaan beberapa kali terjadi.

Untuk memperlancar arus mudik lebaran 2025, prajurit TNI akan dilibatkan untuk membantu polisi.

Dinas Perhubungan Kaltara melakukan inspeksi keselamatan angkutan umum di Malinau pada 17 Maret 2025 dan menemukan beberapa kendaraan tidak laik jalan karena masalah teknis serta dokumen, dengan tujuan memastikan keselamatan penumpang jelang mudik Lebaran.

Kemenag Bulungan menetapkan zakat fitrah 2025 sebesar Rp30 ribu hingga Rp60 ribu per jiwa dalam bentuk uang atau 2,5 kg beras, serta fidyah Rp10 ribu hingga Rp30 ribu per hari.

Bupati Bulungan, Syarwani, menginstruksikan tiga OPD untuk mengantisipasi lonjakan harga sembako menjelang Ramadan dan Lebaran, sekaligus mendorong optimalisasi lahan pertanian serta pembentukan koperasi desa sesuai arahan Presiden.