Industri Otomotif Terancam Rontok, Ini Gara-garanya

Untuk itu, dia menuturkan perlunya proses evaluasi menyeluruh dan mendalam untuk membuat aturan perpajakan yang lebih adil. Selain reformasi fiskal, tantangan jangka panjang justru datang dari gelombang baru industri, yaitu kendaraan listrik (EV), yang membawa persoalan rantai pasoknya sendiri.

“Padahal penyumbang pajak, terlebih untuk daerah itu memang dari produk lokal yang konvensional. Karena itu, untuk mobil listrik impor yang justru dibebaskan, bisa ditinjau ulang kebijakan tersebut, apakah insentif dihapus atau produk lokal yang tarifnya diturunkan,” ungkapnya. 

Di sisi lain, industri otomotif masih diharapkan sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi yang ditarget hingga 8%. Untuk itu, ada sejumlah strategi yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak kinerja penjualan kendaraan roda empat. 

Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka (Ilmate) Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengatakan produsen dapat mengusulkan penurunan tarif BBN-KB untuk menekan harga jual. 

Pasalnya, beberapa tahun lalu brand-brand kendaraan listrik (EV) juga mengusulkan pembebasan tarif BBN-KB ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

"Mungkin kita mulai dulu pendekatan ke non-pajak nya, jadi BBN-KB contohnya. Karena kemarin itu kalau diminta cukup dengan surat dari Permendagri soal BBN untuk EV saat itu. Itu dimungkinkan [BBN-KB] turun," kata Atong.

Dia mengakui, strategi ini dilakukan untuk mendorong penjualan kendaraan roda empat di tengah daya beli masyarakat yang turun. Apalagi, berdasarkan data yang dihimpunnya, penjualan mobil periode Januari-Agustus 2025 baru mencapai 500.951 unit atau lebih rendah daripada periode yang sama tahun lalu sebanyak 560.552 unit. 

Secara pangsa pasar, kendaraan EV meningkat signifikan naik dari 0,1% pada 2019 menjadi 18,4% pada Agustus 2025. Sementara itu, market share kendaraan ICE turun dari 99,99% pada 2019 menjadi 81,6% pada Agustus 2025.

"Mungkin dari pengusaha bisa mengusulkan untuk menurunkan [BBN-KB], bukan menghapuskan," imbuhnya.

Senada, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mengusulkan kepada pemerintah agar memberikan insentif jangka pendek guna menggenjot penjualan otomotif yang masih lesu sepanjang 2025.

Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, di tengah kondisi lemahnya daya beli masyarakat dan ketidakpastian global, regulasi dan stimulus dari pemerintah sangat diperlukan untuk pemulihan industri otomotif.

“Kalau ada obat mujarab yang segera bisa memberikan kondisi yang lebih baik, pastinya kita bisa naik. Mungkin kita tunggu kebijakan insentif jangka pendek hingga menengah ya, mungkin 2-3 tahun supaya ini segera naik,” ujar Kukuh.

Alhasil, Gaikindo pun berharap bahwa pemerintah dapat memberikan insentif untuk meningkatkan penjualan mobil domestik dengan skema yang sama seperti saat pandemi Covid-19 silam.

Sebagai pengingat, pada awal 2022, pemerintah kembali memperpanjang kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Ditanggung Pemerintah (DTP) sebagai bagian dari stimulus pemulihan industri otomotif nasional. Terbukti, penjualan mobil pada 2022 tembus di atas 1 juta unit.

Kukuh pun membandingkan penjualan mobil Indonesia dengan Malaysia yang mampu menembus angka 816.747 unit pada 2024 lalu. Padahal, populasi Negeri Jiran hanya sekitar 34 juta jiwa, jauh di bawah Indonesia yang mencapai lebih dari 280 juta jiwa. 

“Nah Malaysia kenapa bisa naik di 816.000 unit tahun lalu. Kalau kami tanyakan ke kolega kami di Malaysia, itu semenjak Covid, kebijakan insentifnya terus dipertahankan, sehingga masyarakat yang punya uang akhirnya beli mobil,” jelasnya.