Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya inklusi keuangan sebagai indikator utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Airlangga mengapresiasi OJK atas konsistensinya menyelenggarakan forum tahunan tersebut yang memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat akses keuangan di seluruh Indonesia.
“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada Otoritas Jasa Keuangan atas penyelenggaraan Rakornas TPAKD sebagai forum konsolidasi tahunan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan akses keuangan di seluruh Indonesia,” ujar Airlangga.
Advertisement
Ia menekankan, inklusi keuangan merupakan bagian dari arah kebijakan pembangunan nasional yang juga menjadi perhatian dunia internasional.
“TPAKD ini menjadi penting karena inklusi keuangan adalah indikator kunci untuk stabilitas ekonomi makro, dan ini menjadi bagian daripada RPJMN maupun RPJMD,” tegasnya.
Airlangga juga menyoroti peran inklusi keuangan dalam mendukung agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk program makan bergizi gratis, penguatan ekonomi rakyat melalui koperasi merah-putih, perluasan energi bersih di desa-desa, dan pengentasan kemiskinan ekstrem.
Ia menegaskan peningkatan inklusi keuangan akan memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus membantu pemerintah dalam menyalurkan berbagai program secara tepat sasaran.
Menko Airlangga Bongkar Kelanjutan Subsidi Motor Listrik
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, buka suara terkait wacana subsidi motor listrik untuk 2025 yang masih belum menemui titik terang.
Padahal, tinggal tersisa kurang dari tiga bulan sebelum berganti tahun ke 2026. Menko menegaskan, bahwa program subsidi motor listrik tidak diusulkan dalam masuk dalam program pemerintah.
"Tahun depan tidak diusulkan," ujar Airlangga saat ditemui usai menghadiri acara New Economic Order Indonesia’s Largest Investment Forum di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (9/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema pemberian subsidi motor listrik, dan bersurat kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Advertisement
Subsidi Listrik Sebelumnya
Alhasil, keputusan akhir akan berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
"Tanya ke Lapangan Banteng aja, tanya ke Lapangan Banteng," kata Menperin seraya menekankan saat ditemui di Kantor Kementerian P2MI/BP2MI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
"Kita sudah kirim surat, kita sudah siap skemanya. Sekarang tinggal bolanya di Lapangan Banteng," dia menegaskan.
Adapun subsidi motor listrik sebesar Rp 7 juta sempat diberikan untuk periode 2023, dengan kuota 200 ribu unit. Namun hanya terserap 5,7 persen, dengan total angka penjualan motor listrik sebanyak 11.532 unit.
Program serupa dilanjutkan di 2024 dengan kuota lebih sedikit, yakni 50 ribu unit. Ditambah adanya tambahan kuota 10 ribu unit, dengan total penjualan secara keseluruhan di tahun itu sebanyak 62.541 unit.