Liputan6.com, Bangkok - Thailand pada Selasa (8/7/2025) membatalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk melegalkan perjudian di kasino. RUU ini merupakan proyek andalan dari partai penguasa yang kini tengah goyah, menyusul penangguhan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra dari jabatannya pekan lalu.
RUU ini bertujuan mendorong perekonomian Thailand yang sedang lesu dengan menjadikan negara itu sebagai pusat perjudian di kawasan regional.
Sebagian besar bentuk perjudian saat ini ilegal di Thailand. Partai Pheu Thai berargumen bahwa RUU tersebut akan mengakhiri industri perjudian bawah tanah yang berkembang pesat dengan mengintegrasikannya ke dalam sistem yang sah.
Advertisement
Namun, Pheu Thai kini hanya memiliki mayoritas tipis di parlemen. Partai ini ditinggalkan oleh mitra-mitra koalisi menyusul skandal telepon yang menyebabkan Paetongtarn ditangguhkan dari jabatannya.
"Kabinet menarik kembali RUU tersebut karena masih membutuhkan lebih banyak kajian yang memerlukan pemahaman lebih lanjut dan konteks sosial," kata juru bicara pemerintah, Jirayu Huangsab, seperti dilansir CNA.
Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat mengatakan bahwa mereka menerima kenyataan bahwa ini bukan waktu yang tepat.
"Sayang sekali, penundaan ini menjadi peluang yang terbuang bagi negara," ujarnya kepada media.
Skandal Telepon yang Memicu Gejolak
Ketua Partai Pheu Thai, Paetongtarn, diskors oleh Mahkamah Konstitusi pekan lalu, sementara menunggu penyelidikan etik atas skandal telepon 17 menitnya dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen. Keduanya berbincang pada 15 Juni untuk meredam ketegangan terkait sengketa perbatasan.
Dalam percakapan via telepon itu Paetongtarn dinilai menunjukkan sikap yang hangat hingga memanggil Hun Sen dengan sapaan "paman". Dia juga bahkan mengkritik seorang jenderal Thailand yang dinilainya terlalu ingin tampil gagah.
Percakapan tersebut dipublikasikan oleh pihak Hun Sen dan sebagai imbasnya Paetongtarn dianggap kurang nasionalis. Yang terjadi kemudian adalah Partai Bhumjaithai menarik diri dari koalisi pemerintahan dan masyarakat turun ke jalan menuntut pengunduran diri Paetongtarn.
Pasca Paetongtarn diskors dari jabatan dan diselidiki, menteri dalam negeri sekaligus Wakil Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai menjabat sebagai pelaksana tugas perdana menteri.
Sebelum ditangguhkan, Paetongtarn sempat melakukan perombakan kabinet. Sebagai hasilnya, dia tetap memegang jabatan sebagai menteri kebudayaan.
Advertisement