Pemprov DKI Masih Mendata Jumlah Ijazah yang Tertahan

Merebak Isu Ijazah Palsu, Ijazah Gubernur Sumut Diperiksa — Ilustrasi Ijazah (Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mendata jumlah ijazah lulusan satuan pendidikan yang masih tertahan. Ijazah-ijazah tersebut akan segera diputihkan melalui program bantuan pendidikan.

"Kami sedang dalam proses pendataan secara menyeluruh ke semua jenjang pendidikan," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Sarjoko di Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa jumlah ijazah yang tertahan di berbagai sekolah mencapai belasan ribu. Salah satu penyebab utama adalah ketidakmampuan pemilik ijazah untuk menebus dokumen penting tersebut.

Sebagai bentuk solusi, Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program pemutihan ijazah yang ditujukan untuk membantu para lulusan mengakses kembali dokumen pendidikan mereka.

Pada tahap pertama, Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas BAZIS DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan pendidikan untuk menebus ijazah sebanyak 117 orang lulusan dengan total nilai bantuan mencapai Rp596.422.200.

"Program ini akan berlanjut dengan tahap kedua, yang ditargetkan menyasar 250 lulusan. Bantuan akan diserahkan paling lambat pada minggu kedua Mei 2025," terang Sarjoko seperti dikutip dari Antara.

Anggaran untuk program ini seluruhnya berasal dari Baznas BAZIS DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta menetapkan beberapa persyaratan bagi lulusan yang ingin mengikuti program pemutihan ijazah, antara lain:

Memiliki KTP DKI Jakarta dan berdomisili di DKI Jakarta.
Merupakan lulusan dari satuan pendidikan swasta di DKI Jakarta.
Melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).
Berasal dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari PTSP kelurahan.
Tidak bekerja di sektor formal.

Khusus untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, peserta didik diwajibkan menyertakan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan dana KJP Plus sudah dialokasikan untuk pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).

2 dari 3 halaman

Proses Pengajuan dan Dokumen yang Diperlukan

Proses pengajuan usulan bantuan dilakukan melalui Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi. Adapun dokumen persyaratan yang perlu dilampirkan meliputi:

Surat permohonan;
Fotokopi KTP (lampirkan KTP orang tua/wali jika berusia <17 tahun);
Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
Melampirkan SKTM dari PTSP Kelurahan bagi yang belum terdaftar dalam DTKS; dan
Surat keterangan tunggakan dari satuan pendidikan.

Bagi peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, perlu melampirkan surat keterangan dari kepala sekolah yang menyatakan dana KJP Plus untuk SPP telah didebit oleh satuan pendidikan.

3 dari 3 halaman

Jumlah Ijazah Tertahan dan Anggaran yang Digunakan

Gubernur Pramono Anung mengungkapkan jumlah ijazah warga Jakarta yang tertahan di sekolah-sekolah mencapai belasan ribu. Dia pun meminta agar ijazah warga kurang mampu tersebut segera ditebus.

"Jadi ijazah yang tertahan, apakah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan yang 2 tahun pun saya minta untuk dibantu," kata Pramono.

Pada tahap pertama, Pemprov Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis Jakarta telah menebus 117 ijazah. Pramono berharap program pemutihan ijazah ini dapat diselesaikan dalam 100 hari kerja.

"Periode pertama kurang lebih nilainya sekitar Rp500 juta. Tapi saya minta ini tidak berhenti sekali aja. Pemutihan ijazah, dan lain-lain bisa diselesaikan segera dalam waktu sebelum 100 hari," katanya.

Pemprov Jakarta akan kembali menebus ijazah calon penerima manfaat lainnya, yakni untuk 250 lulusan pada minggu kedua bulan Mei 2025.

"Minggu depan saya sendiri akan hadir di dalam pemutihan tahap kedua. Nanti, yang ketiga saya akan minta Pak Wakil Gubernur (Rano Karno)," kata Pramono memungkasi.