Bulan Apa RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan?

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset merupakan salah satu beleid krusial dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya di Indonesia.

Namun, perjalanannya terbilang panjang dan berliku. Sejak diinisiasi oleh pemerintah, RUU ini belum juga mencapai titik terang dalam proses legislasi, menimbulkan pertanyaan publik tentang komitmen penegakan hukum.

Menkum Supratman Andi Agtas tidak menampik adanya hambatan dalam pembahasan RUU ini ketika masih menjadi inisiasi pemerintah. Oleh karena itu, ia menyambut baik potensi DPR untuk mengambil alih inisiasi tersebut. Jika DPR yang mengambil alih, hal tersebut merupakan sinyal positif dan menunjukkan adanya keinginan kuat dari parlemen untuk segera menyelesaikan regulasi penting tersebut.

Pemerintah sendiri telah menyelesaikan konsep RUU Perampasan Aset dan kini menunggu langkah selanjutnya dari DPR. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah bertemu dengan para ketua umum partai politik untuk membahas isu ini, menunjukkan dukungan eksekutif terhadap percepatan pengesahan RUU ini.

Untuk itu, seluruh pihak diharapkan dapat menunggu hasil evaluasi program legislasi nasional (prolegnas). RUU Perampasan Aset sendiri sudah masuk dalam Prolegnas Tahun 2025-2029.

Ini menandakan bahwa pemerintah dan DPR memiliki rencana untuk segera menuntaskan pembahasan dan pengesahan undang-undang penting ini demi kebaikan negara.

RUU Perampasan Aset memiliki urgensi tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai RUU ini sebagai langkah revolusioner yang dapat membuat upaya pemberantasan korupsi menjadi lebih efektif, terutama dalam mendukung pemulihan aset hasil kejahatan.

Dengan adanya RUU ini, proses perampasan aset dapat dilakukan lebih cepat dan efektif, tanpa harus menunggu proses peradilan pidana yang panjang. Hal ini akan mempercepat pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana.

Dari perspektif ekonomi hukum, keberadaan UU Perampasan Aset akan memberikan kepastian bagi negara untuk menyelamatkan potensi kerugian hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.

Aset yang berhasil dirampas dapat dikembalikan ke kas negara dan dialokasikan untuk kepentingan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Ini akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Selain itu, pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari komitmen Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC).

Momentum politik belakangan ini sangat tepat bagi DPR dan pemerintah untuk membuktikan komitmen nyata dalam memerangi korupsi. Menunda pengesahan RUU Perampasan Aset hanya akan memperlebar ruang bagi mafia ekonomi dan koruptor untuk terus bersembunyi. Negara ini tidak boleh menjadi surga bagi para koruptor dan penjahat ekonomi yang merugikan bangsa.

Berbagai pihak, mulai dari masyarakat sipil hingga lembaga penegak hukum, terus menyuarakan harapan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa RUU ini telah mandek selama hampir dua dekade sejak naskah pertamanya disusun pada tahun 2008, dan belum pernah menjadi prioritas pembahasan.

Komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembahasan RUU ini memberikan angin segar bagi percepatan proses legislasi. Dukungan dari eksekutif diharapkan dapat mendorong DPR untuk segera menindaklanjuti RUU ini menjadi undang-undang yang efektif.

Pengesahan RUU Perampasan Aset akan menjadi bukti keseriusan negara dalam memberantas korupsi dan memulihkan kerugian negara. Ini juga akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak dapat menikmati hasil dari tindak pidana mereka, serta membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bersih.