Menteri LH: Jakarta Darurat Sampah

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut Jakarta masuk dalam kondisi kedaruratan sampah yang memerlukan penanganan serius untuk menekan timbulan sampahnya.

Hanif mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan yang di dalamnya terdapat penetapan kondisi kedaruratan sampah yang ditetapkan oleh menteri.

"Jakarta sudah masuk kedaruratan sampah dan keputusan tentang kedaruratan sampah sebagaimana dimandatkan oleh Perpres tersebut tadi malam sudah saya tandatangani," kata Menteri Hanif dilansir Antara, Rabu (15/10/2025).

"Bandung juga demikian. Bandung kami mohon izin kepada Bapak Gubernur Jawa Barat untuk segera menyiapkan segala sesuatunya untuk menyelesaikan permasalahan masalah sampah Bandung Raya," tambahnya.

Implikasi dari penetapan kondisi kedaruratan sampah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2025 mengindikasikan perlunya penanganan secara cepat khususnya pengolahan sampah dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan.

Wilayah Jakarta dan Bandung Raya sendiri belum masuk dalam rekomendasi tujuh lokasi pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang diserahkan KLH/BPLH kepada Danantara.

Dia menyebut meski kedua daerah tersebut mencatat jumlah timbulan sampah per hari yang signifikan, tapi ada beberapa syarat yang belum belum dapat dipenuhi untuk pembangunan PSEL. Termasuk ketiadaan lahan dan air untuk operasi PSEL.