KEMBAR78 | Portal Berita

KEMBAR78

Berita UMP DKI Jakarta Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Gaji PPSU DKI Jakarta 2025 mencapai Rp5,4 juta per bulan, termasuk tunjangan dan fasilitas menarik, membuat posisi ini sangat diminati.

Pamit Urus Kebun, 3 Orang Tertimbun Longsor Tambang Pasir Kuarsa Tuban, 1 Orang Tewas
Kirim 500 Ribu Tukang Las dan Tenaga Kerja Hospitality ke Luar Negeri, Prabowo Siapkan Rp 8 Triliun
Telah dibaca 0 kali
Harga Saham TINS Memerah Usai BEI Buka Suspensi
Telah dibaca 0 kali
Prediksi Go Ahead Eagles vs Aston Villa: Melaju dengan Sempurna
Telah dibaca 0 kali
Kisah Tragis Adnan Januzaj, 'Anak Ajaib' Manchester United yang Tak Pernah Jadi Bintang Dunia
Telah dibaca 0 kali
Tembus Rp 150 Triliun, Investasi Hilirisasi Naik 30%
Telah dibaca 0 kali
Gempa Hari Ini Rabu 22 Oktober 2025 Membuat Wilayah Buru Selatan Maluku Bergetar
Telah dibaca 0 kali
Hansi Flick Girang dengan Kontribusi Marcus Rashford di Barcelona: Dari Diragukan Hingga Jadi Andalan
Telah dibaca 0 kali
Lima Startup Penjaga Bumi Siap Melejit Lewat Grab Ventures Velocity
Telah dibaca 0 kali
Viral Penumpang Malaysia Airlines Pakai Masker Oksigen di Penerbangan, Maskapai Minta Maaf
Telah dibaca 0 kali
Bertemu Presiden Ramaphosa, Prabowo Puji Keberanian Afrika Selatan Lawan Apartheid
Telah dibaca 0 kali
Mawar De Jongh Tampil Cantik dan Menawan di Film What’s Up Secretary Kim yang Tayang di Vidio
Telah dibaca 0 kali
Kecerdasan Buatan di Jepang Diklaim Membantu Tingkatkan Mutu Pendidikan Anak
Telah dibaca 0 kali
Cetak Brace di Liga Champions, Viktor Gyokeres Harumkan Nomor Keramat Arsenal
Telah dibaca 0 kali
Upaya Indonesia SIPF Tingkatkan Perlindungan Investor di Pasar Modal
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Antrean warga untuk mendaftar menjadi Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tampak membludak pada hari ketiga pendaftaran pada hari Rabu 23 April 2025. (Fauziah).

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Banner Infografis Daftar Upah Minimum Provinsi 2024. (Liputan6.com/Abdillah)

Pemerintah menetapkan UMP 2024 sesuai formulasi dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51 Tahun 2023. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Anugerah Liputan6 : Inspirasi Untuk Negeri Indonesia Maju

Anugerah Liputan6 : Inspirasi Untuk Negeri Indonesia Maju

Lihat Selengkapnya

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono usai menghadiri Penyampaian Jawaban Pendapat Gubernur atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2022. (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Massa dari berbagai elemen buruh menggelar aksi demo di depan Balai Kota DKI Jakarta. Para buruh ini mendorong agar UMP Jakarta 2024 naik sebesar 5,6 persen. (Merdeka.com/Lydia Fransisca)

Pekerja saat melintas trotoar di kawasan Jend Sudirman, Jakarta, Selasa (21/11/2023). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pemrov DKI Jakarta menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 5.067.38 (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Jumlah tersebut naik sekitar Rp 165.583 dari UMP 2023 yang sebesar Rp 4.901.798. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumumkan UMP Jakarta 2024 pada Selasa (21/11/2023). ( Merdeka.com/ Lydia Fransisca)

Karya Nyata Langkah Pemuda Menuju Indonesia Emas

Karya Nyata Langkah Pemuda Menuju Indonesia Emas

Lihat Selengkapnya

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Buruh yang tergabung FSP LEM SPSI dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia menggelar demo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2023). Buruh menuntut UMP 2024 DKI Jakarta Rp 5,6 juta. (Tira/Liputan6.com)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Merdeka/Lydia Fransisca)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Ilustrasi upah minimum provinsi (UMP). Foto: Freepik/Skata

Pekerja tengah melintas di kawasan Kendal, Jakarta, Jumat (9/12/2022). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menaikkan upah minimum provinsi (UMP) 2023 sebesar 5,6 persen atau menjadi Rp 4,9 juta. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Karyawan perkantoran berjalan kaki bergegas pulang di Kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (30/11/2022). Keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI pada 2023 sebesar 5.6 persen menjadi Rp 4,9 juta . ditolak pengusaha dan buruh. (merdeka.com/Imam Buhori)

Petugas menata tumpukan uang kertas di Cash Center Bank BNI di Jakarta, Kamis (6/7). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) pada sesi I perdagangan hari ini masih tumbang di kisaran level Rp13.380/USD. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Inggard Joshua menggelar Rapat Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKD) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta. Salah satu yang dibahas ihwal koefisien upah atau gaji PJLP. (Foto:Liputan6/Winda Nelfira)

Massa buruh menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta kepada Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono. (Foto:Liputan6/Winda Nelfira)

1
2
3
4
5
6