Paket Ekonomi Prabowo Jadi Angin Segar Buat Pengusaha

Ketua Bidang Keuangan HIPMI Anggawira. (Dok HIPMI)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyambut baik 8 paket ekonomi yang dirilis pemerintah. Hal ini disebut bisa menjadi angin segar bagi pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal Hipmi, Anggawira mengatakan guyuran insentif dengan nilai total Rp 16,23 triliun di 2025 ini bisa memudahkan pelaku usaha. Mengingat lagi adanya tantangan dinamika global dan kekhawatiran pelambatan ekonomi.

"Beberapa program yang diluncurkan mampu menjawab kebutuhan mendesak pelaku usaha muda maupun UMKM," kata Anggawira dalam keterangannya, Selasa (16/9/2026).

Misalnya, terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Ditanggung Pemerintah yang diperluas ke sektor pariwisata. 100 persen PPh 21 akan berlaku hingga Desember 2025. Anggawira memandang ini menjadi angin segar. "Di sektor pariwisata dan F&B, insentif berupa keringanan pajak diyakini akan mendongkrak konsumsi domestik serta memperkuat daya saing," ujarnya.

Anggawira juga memandang adanya perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah, termasuk para pengemudi ojek online. Menurut dia, ini menunjukkan keberpihakan pada kelompok rentan.

Lalu, deregulasi serta integrasi RDTR digital ke dalam OSS dipandang sebagai langkah penting untuk mempercepat investasi dan mempermudah pengusaha muda memulai maupun mengembangkan usaha. "Dukungan untuk UMKM dan gig economy di era digital juga dianggap sangat relevan agar pengusaha muda mampu bersaing, baik di pasar lokal maupun global," terangnya.

2 dari 4 halaman

Program Paket Ekonomi 2025

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membahas program Paket Ekonomi 2025 bersama Presiden Prabowo Subianto. Total terdapat 17 kebijakan ekonomi yang akan dijalankan pada 2025. Sebagian di antaranya juga akan berlanjut pada 2026.

"Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil, yang kita beri nama Program Paket Ekonomi di tahun 2025. Terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan pemerintah untuk penyerapan tenaga kerja," terang Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Dalam Program Paket Ekonomi ini dibagi dalam tiga kategori Paket Ekonomi 2025. Pertama adalah Delapan Program Akselerasi 2025, kedua adalah Empat Program Lanjutan di 2026 dan ketiga adalah Lima Program Penyerapan Tenaga Kerja.

3 dari 4 halaman

8 Program Akselerasi 2025

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto umumkan pemerintah membuka program magang bagi lulusan baru atau fresh graduate. (Liputan6.com/Lizsa Egeham)... Selengkapnya

Program magang lulusan perguruan tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun). Target 20.000 penerima dengan anggaran Rp 198 miliar (APBN 2025) dan Rp 198 miliar (APBN 2026).
Perluasan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata. Menyasar 552 ribu pekerja, anggaran Rp 120 miliar (APBN 2025) dan Rp 480 miliar (APBN 2026).
Bantuan pangan periode Oktober–November 2025. Menjangkau 18,3 juta KPM dengan anggaran Rp 7 triliun.
Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/ojol (ojek pangkalan, sopir, kurir, logistik) selama 6 bulan. Target 731.361 orang dengan anggaran Rp 36 miliar dari BPJS Ketenagakerjaan.

4 dari 4 halaman

Program Lainnya

• Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Menyasar 1.050 unit rumah dengan anggaran Rp 150 miliar (selisih bunga ditanggung BPJS Ketenagakerjaan).

• Program Padat Karya Tunai (cash for work). Target 609.465 orang dengan anggaran Rp 3,5 triliun (Kemenhub) dan Rp 1,8 triliun (Kementerian PUPR).

• Program Deregulasi Implementasi PP 28/2025. Menargetkan 50 daerah (2025) dan 300 daerah (2026) dengan anggaran Rp 175 miliar (2025) dan Rp 1,05 triliun (2026).

• Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta). Fokus perbaikan kualitas permukiman serta platform pemasaran UMKM dan gig economy. Akan diperluas ke Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Anggaran Rp 2,7 triliun dari dana kontinjensi Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

HIPMI
Organisasi
HIPMI adalah singkatan dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia.
Lihat Selengkapnya
HIPMI
Pengusaha
Tokoh
Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan usaha perdagangan.
Lihat Selengkapnya
Pengusaha
paket ekonomi prabowo
Paket Kebijakan
kebijakan ekonomi
paket ekonomi