Realisasi KPR Rumah Subsidi Sentuh 221.047 Unit

Pemerintah terus mendorong pemanfaatan dana bantuan pembiayaan perumahan melalui Subsidi KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang dikelola dan disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan, dan tenor panjang.

Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan penyediaan rumah subsidi yang menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo yang sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit,” ujar Maruarar.

Dalam laporannya, Maruarar menyebut progres realisasi rumah subsidi sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Hingga 15 September 2025, tercatat 175.662 unit sudah diserahkan, sementara 45 ribu unit lainnya dalam proses pembangunan, ready stock, maupun akad kredit.

“Jadi totalnya 221.047,” tegasnya.

Maruarar juga memaparkan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus sektor perumahan dengan total plafon Rp 130 triliun. Program ini untuk pertama kalinya mengarahkan KUR guna mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.

“Dari segi suplai ada Rp 117 triliun. Itu bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bangunan dengan bunga hanya 6 persen karena disubsidi 5 persen,” jelasnya.

Tak hanya itu, KUR juga menyasar sisi permintaan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan rumahnya untuk usaha. “Misalnya homestay, rumah makan, atau warung. Untuk UMKM, bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta,” kata Maruarar.

Ia menambahkan, program ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian sesuai arahan Presiden Prabowo.

“Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada KUR perumahan. Ini terobosan besar, sekaligus langkah nyata melawan praktik rentenir,” pungkasnya.