Jurus Menkeu Purbaya Genjot Penerimaan Pajak

Dengan demikian, masih ada 116 wajib pajak lagi yang belum membayar tunggakannya. Adapun, dia masih terus akan menargetkan sisanya untuk membayar ke negara hingga akhir tahun.

Atas status yang sudah inkracht secara hukum, menurut dia, hal itu membuat para penunggak pajak besar tidak bisa menghindar lagi.

"Ini akan kita kejar terus sampai akhir tahun, yang jelas mereka enggak bisa lari lagi sekarang," kata Purbaya.

Benahi Coretax

Selain itu, strategi lain menggenjot penerimaan pajak termasuk mendorong aktivitas ekonomi lewat Paket Ekonomi 2025, perbaikan sistem Coretax dan pemberantasan rokok ilegal.

Ia menegaskan, proyek sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax harus segera dibenahi.

Purbaya bahkan menyinggung langsung Dirjen Pajak Bimo Wijayanto karena Coretax tidak tercantum dalam laporan yang dibawanya. Ia menyayangkan sistem yang begitu krusial masih menghadapi persoalan teknis berulang.

Purbaya menilai masalah ini bukan sekadar hambatan biasa, melainkan sudah menjadi isu fundamental dalam pelayanan perpajakan.

“Tadi saya minta Dirjen Pajak untuk nulis, tapi di sini enggak ada Coretax (lihat ke kertas). Kenapa enggak ditulis?," ujar Purbaya saat ditanya mengenai downtime coretax pada konferensi pers APBN KiTa September, Senin, 22 September 2025.

Pernyataan tersebut menegaskan, pemerintah menaruh perhatian besar terhadap performa sistem digital perpajakan. Bagi Purbaya, penyelesaian masalah Coretax tidak bisa lagi ditunda, apalagi publik menuntut layanan yang lebih cepat dan transparan.

“Pada dasarnya saya akan melihat Coretax seperti apa. Keterlambatan Coretax akan kita perbaiki secepatnya. Dalam waktu satu bulan harusnya bisa. Itu problemnya IT problemnya?” kata dia.

Purbaya menuturkan, perbaikan Coretax tidak boleh berlarut. Ia menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan sudah ada langkah konkret yang bisa dirasakan.

Purbaya juga tidak menutup kemungkinan untuk melibatkan tenaga ahli teknologi informasi dari luar kementerian. Langkah ini dinilai sebagai jalan pintas jika tim internal tidak mampu menuntaskan masalah dalam waktu singkat.

“Nanti saya bawa jago-jago IT dari luar yang bisa memperbaiki itu dengan cepat," kata dia.

Selain itu, Purbaya juga mengumumkan rencana menarik produsen rokok ilegal di dalam negeri. Hal ini agar dapat beroperasi secara legal dan membayar pajak sesuai ketentuan. Nantinya, produsen rokok skala kecil, termasuk yang ilegal, akan ditempatkan di Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) khusus.

Menkeu Purbaya menjelaskan, skema ini bertujuan untuk menjaga lapangan pekerjaan tetap terbuka sambil tetap mengamankan penerimaan negara melalui Cukai Hasil Tembakau (CHT).

"Kalau kita bunuh semua (produsen rokok ilegal), ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, dalam rangka pembukaan lapangan kerja juga menjadi tidak terpenuhi. Ya nanti kita akan buat suatu program khusus, membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau," kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat, 26 September 2025.

Ia menjelaskan, kawasan tersebut akan dilengkapi dengan mesin, gudang, hingga pabrik pengolahan tembakau menjadi rokok.

Untuk memenuhi aspek legalitas dan penerimaan negara, Bea Cukai juga akan ditempatkan di kawasan tersebut.

"Konsepnya adalah kawasan industri one stop service. Ini sudah jalan di Kudus, Jawa Tengah, dan di Parepare, Sulawesi Selatan. Jadi kita akan jalankan lagi di kota-kota yang lain," ungkapnya.

Kawasan ini akan dikhususkan bagi produsen rokok berskala kecil dan UMKM. Harapannya, konsep ini bisa berjalan dan membuat produk mereka bersaing dengan hasil produsen besar.

"Tujuannya tadi, menarik para pembuat produk yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus, dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jadi, mereka bisa masuk ke sistem," jelas Purbaya.