Top 3: PLN Buka Lowongan Kerja Besar-besaran

PT PLN (Persero) kembali membuka Rekrutmen PLN Group 2025 yang dimulai pada 1 Oktober 2025. Kesempatan ini ditujukan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk berkarier di sektor energi sekaligus berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia nasional.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa program rekrutmen merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.

“Melalui rekrutmen ini, PLN mengajak generasi muda Indonesia untuk bergabung, berkontribusi, dan menjadi bagian dari transformasi energi bersih, pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal, serta digitalisasi sistem kelistrikan menuju Indonesia Emas 2045,” kata Darmawan dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 September 2025.

Ia menambahkan, rekrutmen ini diharapkan menjadi pendorong optimisme generasi muda di tengah dinamika global yang penuh tantangan.

Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN, Yusuf Didi Setiarto, menjelaskan bahwa rekrutmen dibuka untuk lulusan Diploma 3 (D3), Sarjana/Diploma 4 (S1/D4), hingga Magister (S2) dari berbagai jurusan relevan. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi rekrutmen.pln.co.id.

Berita selengkapnya baca di sini

Kondisi perekonomian terkini menunjukkan tingkat kesenjangan mencapai titik terparahnya, seiring karyawan berpenghasilan tinggi memperoleh upah lima kali lipat lebih banyak dari pekerja berpenghasilan rendah.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Ekonom ADP, Nela Richardson, pada laporan terbarunya pekan ini, dikutip dari Yahoo Finance, Selasa (30/9/2025), 

Ia juga menambahkan, pada masa awal pandemi, pekerja berpenghasilan rendah sempat menikmati kenaikan gaji yang cukup besar.

Namun, beberapa tahun terakhir laju pertumbuhannya melambat karena kondisi pasar kerja yang lesu. Di sisi lain, pekerja berpenghasilan tinggi masih menikmati kenaikan upah yang stabil. Hal ini kian memperparah jurang kesenjangan diantara keduanya.

"Pada Agustus 2023, pekerja berpenghasilan tinggi memperolah upah 4,9 kali lebih banyak dari pekerja berpenghasilan rendah. Setahun kemudian, pada Agustus 2024, selisih upah ini tercatat mengalami peningkatan menjadi 5 kali lipat,” ungkap Richardson

Berita selengkapnya baca di sini

Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pemberantasan rokok ilegal harus menjadi prioritas utama pemerintah dalam kebijakan cukai.

Menurut dia, orientasi kebijakan cukai tidak boleh berhenti pada tarif, tetapi harus disertai pengawasan yang kuat dan transparan.

"Judul 'cukai rokok harusnya naik kelas' berarti orientasi kebijakan harus berubah. pemberantasan rokok ilegal harus nyata, dengan teknologi pengawasan yang transparan," kata Achmad dalam keterangannya, Selasa (30/9/2025).

Achmad menegaskan, peredaran rokok ilegal selama ini telah merugikan negara sekaligus merusak pasar. Tidak hanya penerimaan negara yang bocor, tapi juga menurunkan efektivitas cukai sebagai instrumen kesehatan.

Berita selengkapnya baca di sini