Cukai Rokok Tangan Diusulkan Turun demi Halau PHK

Hananto juga menilai, Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) yang terpusat di Kudus, Malang, Jember, dan Sopeng, bisa berperan penting dalam melegalkan produsen rokok ilegal. Kawasan ini jadi perhatian Menkeu Purbaya untuk diterapkan di daerah lain.

Dengan pelaksanaan yang konsisten dan penindakan yang tegas, KIHT berpotensi menurunkan peredaran rokok ilegal secara bertahap dalam 3-5 tahun ke depan.

"Meningkatkan penerimaan cukai hingga 15-20 persen, serta memperkuat posisi industri rokok legal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pemerintah dan koordinasi antarinstansi terkait," ujar dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hadir dalam kegiatan pemusnahan hasil penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah Jawa Timur I dan Jawa Timur II.

Kehadiran Menkeu Purbaya selain untuk menyaksikan pemusnahan, juga menjadi momentum pemerintah menegaskan komitmen penegakan aturan cukai di sektor hasil tembakau.

Purbaya menyoroti ketidakadilan kompetisi antara pelaku yang taat membayar cukai dan pajak dengan pihak-pihak yang mengedarkan barang tanpa cukai.

Dia menuturkan, kondisi tersebut merugikan pengusaha yang patuh karena pasar tercemar oleh produk ilegal yang tidak memasukkan biaya cukai ke dalam harga.

"Ini ada yang bayar pajak ada yang nggak bayar pajak. Kalau yang bayar pajak diadukan dengan yang nggak bayar cukai ya. Ya mereka rugi dong," kata Purbaya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/10/2025).

Menkeu menegaskan, kebijakan cukai tidak naik, namun pemerintah menjamin peningkatan penerimaan negara melalui penertiban pasar. "Jadi, pertama saya cukai enggak naik. Tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik. Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan," jelasnya.

Di samping penindakan, Menkeu menyampaikan rencana pemberdayaan kawasan industri hasil tembakau sebagai bagian dari solusi jangka menengah dan panjang.

Pemerintah berupaya mengembangkan kawasan produksi yang lebih terorganisir dan intensif di daerah-daerah terindikasi menjadi pusat produksi ilegal. Tujuannya adalah memindahkan kegiatan dari ranah ilegal ke jalur formal yang dapat diawasi dan dikenai cukai. 

"Kami sedang merencana untuk mengembangkan kawasan industri Hasil tembakau yang lebih intensif lagi di daerah-daerah yang kita curgai. Jadi pusat-pusat produksi ilegal di dalam negeri. Kalau di luar negeri gampang kita monitor pelabuhan-pelabuhan yang lebih intensif. Dan pembinaan itu langsung pembinaan disitu," ujarnya.