Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Rabu (15/10/2025).
Pertemuan ini membahas perkembangan konsumsi listrik nasional yang menunjukkan tren peningkatan.
Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa data yang diterimanya menunjukkan adanya kenaikan permintaan listrik di berbagai wilayah, termasuk daerah yang menjadi pusat-pusat industri di Indonesia.
Advertisement
"Ada diskusi perkembangan konsumsi listrik di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang pusat industri Indonesia. Kalau dia lihat, menurut data yang dia lihat, itu sudah mulai naik demand listrik," kata Purbaya.
Ia menilai bahwa peningkatan ini merupakan dampak positif dari penempatan dana negara ke bank Himbara senilai Rp200 triliun yang diluncurkan beberapa waktu lalu.
"Pembukaan terbukaan baru meningkat juga. Artinya apa? Dampak kebijakan yang Rp 200 triliun tadi, yang saya luncurkan beberapa waktu yang lalu, sudah mulai terlihat di perekonomian," ujarnya.
Â
Bahas Diskon Listrik?
Untuk memantau perkembangan ini secara berkala, Menkeu menyampaikan rencananya untuk meminta pembaruan data dari Direktur Utama PLN setiap dua minggu.
"Jadi, kelihatan demand mulai menggeliat. Saya harapkan ke depan akan meningkat terus. Dan saya akan minta update ke Dirut PLN mungkin setiap 2 minggu, datanya seperti apa," ujarnya.
Lebih lanjut, ketika ditanya terkait diskon listrik, Menkeu Purbaya mengatakan bukan ranahnya untuk membahas soal subsidi atau diskon listrik.
"Nanti itu bukan saya yang ngomongin," ujarnya.
Â
Advertisement
Rencana Kucurkan Dana ke BPD
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penempatan dana pemerintah ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) belum dilakukan. Hal ini disebabkan masih menunggu kesiapan dari pihak BPD itu sendiri.
"Realisasinya belum karena kami menunggu kesiapan BPD nya sendiri. Bagaimana pak Prima (Dirjen Perbendaharaan) sudah ada obrolan dengan mereka (BPD)?," kata Menkeu Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Menurut Purbaya, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa menyalurkan dana tanpa ada kesiapan teknis dan penyaluran dari pihak perbankan. Ia menekankan pentingnya kesiapan sistem dan kemampuan BPD untuk menyalurkan dana.