Siapa Tersangka Utama Beras Oplosan? Ini Kata Polisi

Liputan6.com, Jakarta - Satgas Pangan Polri mendalami penyidikan kasus beras oplosan dari produsen yang melanggar mutu dan takaran. Polisi kini tengah membidik tersangka dalam perkara tersebut. Baik dari perorangan atau pun korporasi.

 "Nanti tersangka bisa perorangan dan bisa korporasi. Kenapa demikian? Karena profitnya otomatis perusahaan akan menikmati, pelakunya pihak-pihak yang ditunjuk melakukan ini," jelas Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) sekaligus Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/7/2025).

Menurutnya, para pelaku usaha melanggar aturan dengan melakukan produksi beras premium dengan merek yang tidak sesuai standar mutu yang tertera pada label kemasan. 

Modus lainnya adalah menggunakan mesin produksi, baik modern maupun tradisional untuk mengakali komposisi dan takaran.

"Dari perkara yang kita tangani menggunakan alat modern, pasti disetting beras ini berat 15 Kg, tinggal pencet satu dan lima. Artinya niat jahat sudah di situ, jadi tidak ada (alasan) saya nggak ngerti, tidak ada. Karena apa yang dia tekan itu langsung jadi isi kemasan itu," jelas dia.

"Lalu tradisional, mereka sudah pesan packing plastik sesuai komposisi. Dia tulis premium, sementara besar yang dimasukkan yang tidak ada standarnya. Dia menampung dari mana pun, dia masukkan, dia jual. Tidak diperiksa komposisinya," sambung Helfi.

Dia menegaskan, penyidikan tidak berhenti pada temuan awal saja, melainkan menelusuri aset lewat penegakan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang. 

Termasuk juga mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berkaitan dengan izin edar produk beras dari produsen nakal.

"Itu akan mentracing berapa lama dia melakukan, dan keuntungannya berapa banyak. Kemudian yang kedua izin edar, ada yang memiliki ada yang tidak. Sementara pelanggaran mereka komposisi yang tidak sesuai," jelas Brigjen Helfi.

Bahkan, kata dia, ada salah satu merek yang diketahui izin edarnya sudah mati. Misalnya produsen SW yang ternyata izinnya sudah tidak berlaku. 

"Tidak ada perpanjangan. Yang kedua ada izin edar namun komposisi yang tidak sesuai," tegas Helfi.