KEMBAR78
PDIP Bentuk Tim Kaji Proyek Kereta Cepat Whoosh - News Liputan6.com
Sukses

PDIP Bentuk Tim Kaji Proyek Kereta Cepat Whoosh

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, partainya tengah mendalami permasalahan yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. PDIP menugaskan fraksinya di DPR untuk mengkaji secara menyeluruh.

Diterbitkan 22 Oktober 2025, 21:49 WIB
Jadi intinya...
  • PDIP mendalami masalah proyek Kereta Cepat Whoosh melalui fraksi di DPR.
  • Menteri Keuangan menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Whoosh.
  • Dividen Danantara sebesar Rp 80-90 triliun per tahun dianggap cukup bayar utang Whoosh.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan, partainya tengah mendalami permasalahan yang terjadi pada proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh. PDIP menugaskan fraksinya di DPR untuk mengkaji secara menyeluruh.

"Kami sudah menugaskan fraksi termasuk Pak Haris Turino untuk melakukan kajian-kajian itu dan menyampaikan sikap," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/10/2025).

Hal itu disampaikan Hasto setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan dana APBN untuk menutup utang proyek yang nilainya menembus Rp 116 triliun.

Hasto mengatakan, PDIP ingin mengetahui secara secara terang-benderang, apa yang sebenarnya terjadi. Fraksi PDIP, kata dia, sudah menugaskan Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, untuk melakukan kajian dan menyampaikan sikap.

"Karena ini kan berkaitan dengan data, berkaitan dengan bagaimana kelayakannya, bagaimana perbandingannya, di dalam proses itu, sehingga nanti Pak Haris Turino akan menanggapi," ucap dia.

 

 

Promosi 1
2 dari 2 halaman

Purbaya Tolak APBN untuk Bayar Utang Whoosh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, secara blak-blakan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutupi pembayaran proyek kereta cepat Whoosh yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya menjelaskan, alasan tidak mau membayar. Ia menilai dividen Danantara mampu membayar utang Whoosh tersebut. Bahkan diperkirakan dividen yang dimiliki Danantara sebesar Rp 80 - 90 triliun setiap tahunnya.

"Sudah saya sampaikan (soal tidak mau membayar utang Whoosh memakai APBN). Kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir Rp 80 - 90 triliun. Itu cukup untuk menutup bayaran tahunan untuk kereta api cepat" kata Menkeu Purbaya usai Rapat Dewan Pengawas Danantara, di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025).

Diketahui, utang Whoosh yang harus dibayar adalah Rp 2 triliun setiap tahun. Lebih lanjut, Purbaya mengatakan Danantara akan mempelajari usulan dari dirinya.

Dalam kesempatan berbeda, saat ditemui di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan keenganan membayar utang Whoos merupakan keputusan yang diambil karena sumber pembayaran proyek tersebut kini berasal dari BUMN holding investasi, bukan langsung dari kas negara.

Menkeu Purbaya menjelaskan secara gamblang, bahwa dividen perusahaan pelat merah yang sebelumnya masuk ke APBN kini sudah dialihkan ke BPI Danantara. Artinya, APBN tidak perlu menanggung utang kereta cepat tersebut.

"Tapi ketika sudah dipisahkan, dan seluruh dividen masuk ke Danantara, Danantara cukup mampu untuk membayar itu. Jadi bukan nggak dibayar, tapi Danantara, bukan APBN, kelihatannya. Arahnya saya maunya ke sana," ujar Purbaya.

EnamPlus