Ramai-ramai Kritik Pemanggilan Abraham Samad oleh Polisi

Pengacara senior Todung Mulya Lubis mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengawasi penanganan kasus tudingan ijazah palsu presiden ketujuh, Joko Widodo atau Jokowi.

Hal itu disampaikan Todung saat mendampingi Abraham Samad menghadiri pemeriksaan sebagai saksi di Polda Metro Jaya, Rabu (13/8/2025).

Todung mengaku khawatir penegakan hukum di era Prabowo terancam disalahgunakan.

"Saya berharap Presiden Prabowo Subianto mendengar ini dan mulai melihat apakah penegak hukum Indonesia, apakah itu kepolisian, apakah itu kejaksaan, apakah itu pengadilan, bahwa kita berada di ambang bahaya," ucap dia di Polda Metro Jaya, Rabu.

"Di ambang bahaya, negara hukum ini sedang diancam. Dan kita semua akan menjadi korban dari keswenang-wenangan dari aparat pendegak hukum kalau ini tidak dihentikan," sambung dia.

Menurutnya, hukum adalah panglima, tapi tidak boleh dijadikan senjata untuk menyerang orang cerdas dan kritis terhadap kekuasaan.

"Demokrasi membutuhkan kritik. Demokrasi membutuhkan pendapat yang berbeda," ucap dia.

Todung menilai kasus Abraham Samad sebagai bentuk kriminalisasi kebebasan berpendapat dan kebebasan pers.

Dalam kasus ini, Abraham Samad disangkakan melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27A dan 28 UU ITE. Menurut Todung, pasal-pasal tersebut tidak layak digunakan.

"Saya kira Saudara Abraham Samad melaksanakan tugasnya sebagai warganegara yang baik, mencoba mentransformasikan dan mengkomunikasikan semua informasi untuk mencari kebenaran yang materil, yang substansial," ucap dia.

"Dan itu yang dilakukan. Loh, kenapa dikriminalisasi? Kenapa dipidana? Saya tidak melihat ada malicious intent di situ. Tidak ada niat jahat di situ. Apakah dari wajah Saudara Abraham Samad kelihatan dia punya niat jahat? Tidak kan?," sambung dia.

Lebih lanjut, Dia menjelaskan, pencemaran nama baik seharusnya diselesaikan lewat gugatan perdata, bukan pidana.

"Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya tidak mengatakan tidak mungkin ada pencemaran atau penghinaan. Mungkin saja, tapi bukan dikriminalisasi. Gugat saja secara perdata. Di negara lain, gugatan perdata itu dimungkinkan untuk pencemaran nama baik atau penghinaan," papar dia.

Menurut dia, kasus ini berpotensi menjadi contoh buruk weaponization of law.

"Nah kalau ini yang dilakukan, negara hukum ini akan hancur. Dan Indonesia ini akan hancur. Tidak boleh ada weaponization of law yang mengkriminalisasi seseorang," ucap dia.