Liputan6.com, Jakarta- Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, partainya belum memutuskan apakah akan memberikan sanksi kepada Bupati Pati, Sudewo, yang menuai kontroversi usai menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 persen.
Kebijakan itu sempat memicu kemarahan publik hingga berujung aksi demo besar-besaran di Pati, menyusul pernyataan Sudewo yang menantang warganya untuk unjuk rasa jika tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Namun sebelum didemo, kenaikan PBB-P2 itu dibatalkan.
“Soal sanksi, itu belum dibicarakan,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (14/8).
Advertisement
Meski belum ada sanksi, Dasco memastikan Gerindra akan mengevaluasi seluruh dinamika yang terjadi di daerah Pati.
“Nanti kita akan lakukan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh,” katanya.
Sudewo Dibina
Pada Rabu (14/8/2025) kemarin, Ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi mengatakan, partainya secara internal telah melakukan pembinaan kepada Sudewo selaku kader partai.
"Ya kalau dikaitkan dengan bahwa beliau adalah kader Partai Gerindra secara internal kebetulan karena kami juga berada di partai yang sama itu kami lakukan, pembinaan itu kita lakukan baik dari Pak Sekjen, Pak Sugiono maupun melalui Ketua DPD," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
Prasetyo menuturkan dirinya juga melakukan proses pembinaan kepada Sudewo. Dia mengingatkan bahwa pejabat publik juga membawa nama baik partai sehingga harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan dan bersikap.
"Sebagai pejabat publik, apalagi juga membawa nama baik partai disitulah memang kita harus berhati-hati," ujarnya.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Sudewo terkait polemik di Kabupaten Pati. Prasetyo menyebut Sudewo telah menyampaikan permohonan maaf atas pernyataan dan kebijakannya yang menimbulkan kekisruhan di Pati.
"Dalam perjalanannya, juga kita lihat Pak Bupati juga menyampaikan permohonan maaf ya terhadap statement beliau yang mungkin itulah yang menyebabkan munculnya dinamika yang terjadi sekarang di Kabupaten Pati," kata Prasetyo.
Advertisement
Gerindra Ingatkan Sudewo Pesan Prabowo
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono meminta agar Sudewo lebih peka terhadap suara masyarakat. Dia mengingatkan bahwa setiap kebijakan harus mengutamakan kepentingan rakyat, bukan justru menambah beban.
Sugiono menyitir pesan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI, Prabowo Subianto, yang selalu menekankan bahwa kepala daerah wajib memperhatikan dampak kebijakan terhadap masyarakat kecil.
"Saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing," kata Sugiono melalui keterangan tertulis, Rabu (13/8/2025).
Dia menegaskan, Gerindra didirikan atas dasar perjuangan rakyat kecil, sehingga para kader di pemerintahan harus benar-benar mencerminkan semangat itu dalam setiap langkahnya.
"Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut," ujarnya.
Sudewo Tolak Mundur
Ribuan massa yang menggelar aksi demonstrasi di Pati menuntut Bupati Sudewo mundur dari jabatannya. Namun, Sudewo menolak. Dia menegaskan, bahwa pemilihannya sebagai bupati berdasarkan konstitusional sehingga pemberhentian tidak bisa hanya berlandaskan tuntutan.
"Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu, harus mundur dengan tuntutan seperti itu," kata Sudewo kepada wartawan di Pati, Rabu (13/8).
Menurut Sudewo meski demonstran mendesaknya untuk mundur dari kursi bupati, namun semua ada mekanismenya.
Terkait rapat paripurna DPRD Pati yang menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati, Sudewo memilih untuk menghormati prosedur tersebut.
"Ya itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut. Lebih-lebihnya kemudian dari tuntutan dari para pemerintah saya," lanjutnya.
Advertisement