Legislator PDIP Minta Pemerintah Stabilkan Harga Beras

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sonny Danaparamita menyoroti anomali di pasar beras nasional. Menurut dia, saat ini cadangan beras pemerintah (CBP) diklaim masih melimpah. Namun saat bersamaan, harga beras mengalami kenaikan.

Dia mengatakan, berdasarkan data, hingga 24 Agustus 2025, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dikelola Bulog tercatat mencapai 3,91 juta ton. Ditambah stok komersial sebesar 8.950 ton, total persediaan beras Bulog menembus 3,92 juta ton. Sementara, berdasar Surat Keputusan Kepala Bapanas No.299/2025 tentang penetapan harga eceran tertinggi (HET). HET Beras Medium diputuskan mengalami kenaikan di seluruh zona di Indonesia.

"Mengapa harga beras di pasar tetap tinggi, padahal stok CBP mencapai ±3,9–4 juta ton?," heran Sonny deperti dikutip dari keterangan diterima.

Sonny menegaskan, hal itu bukan sebuah prestasi jika stok di gudang melimpah namun masyarakat sulit menjangkau harga beras dengan terjangkau di pasaran.Karenanya, Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jawa Timur III (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini mendorong pemerintah harus segera turun tangan mengendalikan harga di pasaran untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Terlebih, meskipun HET beras sudah dinaikan, akan tetapi di pasar, harga tetap mengalami kenaikan," wanti dia.

Sonny menyampaikan, ketersediaan pasokan beras dan keterjangkauan harga harus berjalan beriringan, karena keduanya sama-sama penting.

Sonny menegaskan, Pemerintah bersama Bulog, semestinya harus lebih strategis, agresif dan tepat untuk menstabilkan harga beras.

"Naiknya harga beras saat ini bukan disebabkan oleh cadangan pemerintah yang menipis tetapi dikarenakan sejumlah faktor seperti ketidakefisienan distribusi, kendala pasokan lokal, perilaku pasar, serta desain pengelolaan stok dan intervensi yang belum optimal. Karena pemerintah dan Bulog untuk segera turun ke lapangan, melakukan investigasi secara mendetail," minta dia.

Sonny menyarankan, pemerintah dan Bulog harus segera mendistribusikan beras dari gudang ke pasar-pasar di berbagai daerah dengan cepat dan tepat sasaran. Tujuannnya, guna melindungi dan tidak membebani kelompok masyarakat sebagai konsumen, terutama kelompok rumah tangga berpendapatan rendah.

"Lambatnya distribusi beras ke daerah-daerah adalah persoalan yang harus segera diselesaikan," minta dia.

Sonny mendesak, agar pemerintah dan Bulog untuk segera mengeluarkan stok beras lama dari gudang Bulog untuk mencegah penurunan mutu, kerugian negara, dan menjaga stabilitas harga pangan. Sebab Bulog harus menerapkan prinsip first in, first out (FIFO) dan menyalurkan beras tua melalui operasi pasar untuk menyerap stok dan menyegarkan pasokan.

"Kalau belum disposal (mutunya turun dan tidak layak dikonsumsi), beras-beras impor yang ada di gudang harus segera dikeluarkan, agar negara tidak menanggung kerugian lagi," ujar dia.

Soal disparitas harga antardaerah, Sonny menduga hal itu disebabkan oleh faktor sulitnya medan saat distribusi dan atau minimnya produksi dan bukan merupakan suatu alasan untuk melakukan pembenaran atas perbedaan harga.

"Ketidakadilan harga yang didapatkan oleh sebagian rakyat di wilayah tertentu tidak boleh terus dibiarkan," saran dia.