Dua Kubu Saling Klaim Kemenangan Pimpin PPP

Beberapa hari jelang Muktamar ke X PPP, memang menguat sejumlah nama yang digadang-gadang maju sebagai ketua umum. Sampai sehari jelang hari H, tiga nama mengerucut.

Ada Muhammad Mardiono yang kini menjabat plt ketum, kemudian Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan mantan Dubes RI untuk Azerbaijan Husnan Bey Fananie. Meskipun ada tiga nama, dua nama yakni Mardiono dan Agus Suparmanto mendapat dukungan terkuat. Juru Bicara PPP, Usman M Tokan, menyebut Mardiono didukung 33 DPW. Sementara Agus Suparmanto mendapat dukungan dari mantan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy atau Gus Rommy.

Para calon juga gencar menghadiri acara deklarasi yang dilakukan DPW jelang muktamar. Mereka ingin menunjukkan seberapa besar dukungan yang dikantongi dari daerah-daerah sebagai modal menjadi ketua umum.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi, kemudian menjelaskan proses pemilihan ketua umum periode 2025-2030. Adapun mekanisme yang dipakai yakni 676 suara sah milik para peserta muktamar dari total yang hadir 1384.

Jumlah suara itu berasal dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Pusat (DPP), serta badan otonom partai, dengan masing-masing satu suara.

“Yang dari 670-an suara itu nanti mau milih siapa, tentu yang mayoritas yang menang,” kata Arwani.

Proses pemilihan akan dipimpin oleh steering committee (SC) sejak sidang paripurna pertama hingga akhir muktamar. Setelah mukmatar dibuka, akan dilakukan pembahasan jadwal, tata tertib, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2020-2025, hingga tahap pemilihan.

Arwani memastikan tidak ada intervensi kelembagaan dari DPP terhadap pilihan DPW maupun DPC. Kader diperbolehkan secara pribadi mendukung kandidat tertentu.

“Kalau teman-teman DPP tentu bebas, mau jadi tim sukses juga bebas. Yang penting semuanya harus jadi tim sukses PPP,” kata Arwani.

Suasana riuh sebenarnya mulai terasa ketika Mardiono memasuki ruangan mukmatar. Pendukungnya saling bersahutan meneriakkan yel-yel. Mereka menyerukan kata "lanjutkan", ketika melihat sosok Mardiono muncul dari balik pintu.

Suasana semakin terasa tidak kondusif ketika Mardiono menyampaikan sambutan. Saat itulah muktamirin mulai terlibat kericuhan kecil. Kondisi ini berlangsung sampai 10 menit hingga kemudian bisa diredakan dengan mengajak mereka bersholawat bersama. Tetapi, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Mardiono kembali melanjutkan pidatonya, terikan "lanjutkan" kembali menggema. Muktamirin  pendukung kandidat lainnya kemudian membalas dengan seruan "perubahan". Saling adu yel-yel ini membuat arena mukmatmar menjadi gaduh.

Suasana semakin tak terkendali. Kader mulai terlibat baku hantam dan saling lempar benda termasuk kursi. Beruntung aksi itu bisa dilerai meski kabarnya sampai ada yang dilarikan ke rumah sakit.

Saat kericuhan terjadi, Mardiono tiba-tiba saja diklaim terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di Jakarta.

Bahkan, Mardiono mengklaim  keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

Menurutnya, keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana untuk mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan 80 persen menyatakan setuju.

Beberapa saat kemudian, pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono. Apalagi, katanya, 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan untuk Mardiono.

"Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu," ujarnya.

Keputusan aklamasi itu diterima Mardiono. Dia mengklaim, dorongan agar ia kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil) maupun rapat pimpinan wilayah (Rapimwil).

Mardiono menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses.

"Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya," ucap Mardiono.

Klaim kemenangan Mardiono tak berjalan mulus. Pendukung Agus Suparmanto juga menyatakan bahwa mantan Menteri Perdagangan itulah yang terpilih sebagai ketua umum melalui aklamasi dalam forum Muktamar X yang sah.

Sekretaris SC Muktamar X PPP, Rusman Yakub, menegaskan bahwa Agus Suparmanto ditetapkan secara aklamasi pada pukul 01.00 dini hari, Minggu (28/9/2025).

Proses penetapan Agus Suparmanto ini berlangsung dalam sidang yang dipimpin oleh Qoyum Abdul Jabbar, pimpinan Sidang Paripurna VIII. Kubu Agus Suparmanto menolak klaim kemenangan Mardiono dan menyatakan bahwa keputusan aklamasi Agus merupakan kehendak Muktamar dan aspirasi muktamirin.

Qoyum menyayangkan pihak Mardiono yang melakukan klaim sepihak dan menyebarkan berita tersebut di media. Ia menegaskan bahwa argumentasi aklamasi hanya dengan absen tidak dapat dibenarkan. Ketua umum terpilih bersama formatur akan segera menyusun kepengurusan dengan mengakomodir kekuatan PPP.

Terpisah, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menambahkan, aklamasi Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030 tidak benar dan hanya klaim sepihak.

"Tidak betul Mardiono terpilih aklamasi, klaim sepihak," kata politikus yang akrab disapa Rommy pada wartawan, Minggu (28/09/2025).

Rommy menyoroti foto aklamasi Mardiono yang dilakukan di kamar hotel.

“Ini Muktamar atau mau ngamar? Setelah kabur dari arena muktamar, mengumumkan aklamasi dari kamar. Kalau pun dagelan, ini dagelan tingkat dewa,” ucap Rommy.

Akibat kericuhan di arena muktamar, sejumlah kader PPP dilaporkan terluka dan harus dilarikan ke rumah sakit. Beberapa kader mengalami cidera di bagian kepala dan bibir.

"Saya juga menyayangkan terjadinya sebuah keributan yang kemudian menimbulkan korban, di mana ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya," kata Mardiono.

Dia pastikan kejadian itu terekam CCTV. Sehingga kemudian menjadi bukti kuat untuk membawa kasus ini ke kepolisian.

"Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa," ucapnya.

Dia meyakini kericuhan yang terjadi karena ulah pihak-pihak yang mencoba memaksakan kehendak dalam proses muktamar.

"Nah tentu rekan-rekan juga sudah tahu ya bahwa sejak 2 minggu terakhir itu sudah ada beberapa kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal ya, untuk ya dengan catatan mungkin ya mengambil alis secara paksa dan itu tidak dibenarkan menurut AD-ART ya," jelasnya.

Dualisme kepemimpinan ini memperpanjang daftar konflik internal PPP dan terjadi di tengah kondisi kritis partai. PPP kini tengah terpuruk usai gagal melampaui ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 dengan raihan suara hanya 3,87 persen. Konflik ini dikhawatirkan akan semakin memperlemah posisi partai di kancah politik nasional.