Liputan6.com, Jakarta - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Ancol, Sabtu (27/9) Jakarta berakhir ricuh. Kerusuhan terjadi karena pembelahan dua kubu pendukung calon ketua umum. Akibatnya, sejumlah peserta muktamar menjadi korban luka.
Menanggapi hal itu, Sekretaris DPC PPP Kabupaten Merangin, Jambi, Muchlisin, menyebut kerusuhan yang sudah terjadi bukalah spontanitas. Menurut dia, ada fabrikasi dari pihak yang sengaja menciptakan kekacauan untuk menggagalkan proses demokrasi partai.
“Kalau pihak sebelah yakin menang, kenapa harus lempar-lempar kursi? Kalau orang yakin menang, ngapain bikin rusuh? Itu logika paling sederhana,” kata Muchlisin salah satu muktamirin yang hadir saat peristiwa tersebut terjadi, seperti dikutip Senin (29/9/2025).
Advertisement
Muchlisin menduga, aksi tersebut adalah skenario usang yang dimainkan oleh “pemain-pemain lama”. Dia pun percaya, publik sudah tahu siapa sosoknya.
“Ini kejadian lama yang terulang kembali, dan orang se-Indonesia Raya paham siapa yang memainkan ini,” sindir dia.
Muchlisin juga menyayangkan, hadirnya mantan koruptor yang kerap berbicara mengatasnamakan PPP di ruang publik. Dia bahkan menyebut hal itu sebagai karma yang diterima partainya atas kegagalan di Pemilu 2024.
“Jangan-jangan karena mantan koruptor terlalu banyak berbicara di media, akhirnya rakyat menghukum kita di Pemilu. Padahal kami di daerah sudah bekerja keras,” dia menutup.
Sebagai informasi, Ketua Umum PPP terpilih Muhamad Mardiono mengecam keras tindakan kerusuhan yang terjadi saat Muktamar X PPP dan berakibat timbulnya korban luka.
Tercatat, ada tiga kader yang berasal dari Pandeglang dan Sulawesi Selatan yang dilarikan ke rumah sakit karena menjadi korban lemparan kursi. Dua di antaranya mengalami luka serius, salah satunya sobek di bibir hingga mengenai gigi, sementara korban lain menderita sobek di pelipis kanan dan retak di bagian rahang atas.
“Ini tindakan kriminal yang mencederai demokrasi. Kita sedang melaksanakan proses konstitusi untuk memperkuat demokrasi, tapi ada pihak-pihak yang justru merusaknya dengan cara-cara anarkis. Saya sudah minta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku dan memprosesnya secara hukum,” tegas Mardiono.
Menkum Supratman Akan Verifikasi Kedua Kubu PPP
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengaku belum mendapat data kepemimpinan baru atau dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Saya belum dapat datanya belum tahu apa yang terjadi di PPP,” kata Supratman di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Supratman menyatakan, pihaknya akan melihat data atau memverifikasi kedua belah pihak sebelum menentukan sikap pemerintah.
“Kita lihat semuanya, karena kedua-duanya belum ada yang apa ya, baru saya baca di berita dan sama sekali belum tahu perkembangan terakhir seperti apa. Prinsipnya kalau Kementerian Hukum pasti akan melakukan penelitian sesuai dengan mekanisme anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai,” tegasnya.
Menurut Supratman, waktu verifikasi Partai membutuhkan waktu sehingga tidak perlu terburu-buru.
“Iya kan ada di undang-undang ditentukan, masih lama lah ya. Karena kita, kita pasti memberikan pelayanan yang terbaik bagi pendaftaran partai politik yah,” pungkasnya.
Sebelumnya, dua calon yakni Muhamad Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim terpilih menjadi Ketua Umum PPP secara aklamasi.
Advertisement