KPK Siap Bantu Presiden Prabowo untuk Bersih-Bersih BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengaku bakal membawa lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelisik penyebab bobroknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pernyataan itu diutarakan Prabowo saat berpidato Munas VI PKS di Jakarta, Senin 29 September 2025.

Presiden Prabowo geram, capaian BUMN yang merugi namun para pejabatnya tetap menebar bonus untuk diri merek sendiri. Saking kesalnya, Prabowo bahkan menyebutnya dengan kata brengsek.

Merespons pernyataan Presiden Prabowo, KPK melalui juru bicaranya, Budi Prasetyo mengaku siap mendukung penuh langkah presiden yang terus mendorong perbaikan tata kelola pada BUMN, salah satunya melalui pendekatan upaya pemberantasan korupsi.

"Korupsi menjadi salah satu akar masalah yang berakibat pada inefisiensi pada pelaksanaan bisnis di BUMN. Penyuapan, gratifikasi, pengkondisian pengadaan barang dan jasa, termasuk kerugian keuangan negara, adalah modus-modus yang sering terungkap dari beberapa penanganan perkara oleh KPK di sektor ini," ujar Juri Bicara KPK Budi kepada awak media melalui pesan tertulis diterima, Selasa (30/9/2025).

Budi melanjutkan, dari upaya represif itu, KPK berharap dapat menjadi pemantik bagi BUMN untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif dengan penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (GCG).

Budi meyakini, melalui penerapan bisnis berintegritas, BUMN sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan pelayanan publik, semakin efektif, efisien, dan memberikan sumbangsih optimal bagi penerimaan negara.

Dia pun memastikan, KPK siap jika diminta turun tangan untuk 'membersihkan' BUMN dengan cara melakukan pencegahan.

"KPK melalui tugas fungsi pencegahan, juga menyediakan Panduan Cegah Korupsi (Pancek) bagi para pelaku usaha, untuk menjadi salah satu pedoman dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis yang berintegritas," Budi menandasi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bakal bersih-bersih Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dia menyatakan kesal dengan pegawai BUMN yang perusahaannya rugi justru malah memperkaya diri.

"Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu di beri kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri," kata Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin 29 September 2025.

Prabowo mengaku sudah memerintahkan Kejagung dan KPK untuk mengusut penyimpangan di BUMN agar asset yang dimiliki bisa dimanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan rakyat.

"Saya mau kirim kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak. Nanti di bilang Prabowo kejam," tegas Prabowo.

Prabowo menargetkan misi bersih-bersih BUMN dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Dia meyakini, bersih-bersih ini demi menyelamatkan aset negara agar tidak diselewengkan pihak tak bertanggungjawab.

"Kita kasih kesempatan BUMN dalam 2—3 tahun kita bersihkan. Saudara kalau dagang yang biasa harusnya hasilnya yang wajarnya itu 10% dari aset, kalau aset kita 100, harusnya tiap tahun kita dapat 10%," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan misinya untuk memperbaiki Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Misi pembenahan BUMN dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya dengan bersih-bersih pejabat korup yang memperkaya diri di perusahaan pelat merah.

Sejak awal menjadi Presiden, Prabowo mengaku kaget mendapatkan laporan data korupsi di Indonesia. Dia menyebut korupsi di birokrasi sudah sangat memprihatinkan.

"Kita mengerti banyak kekurangan, antara lain kita tidak bisa pungkiri korupsi masih sangat berlaku di bangsa kita ini. Memang kita mengerti, hampir semua negara ada korupsi, tapi korupsi di kita harus kita akui menurut saya dalam keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan," tutur Prabowo di Munas VI PKS, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo mencontohkan, banyak pejabat BUMN yang sengaja memperkaya diri dengan menaikkan bonus saat perusahaan sedang merugi. Saking jengkelnya, Prabowo bakal menerjunkan KPK dan Kejaksaan Agung untuk mengejar pejabat-pejabat tersebut.

"Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi," ujar Prabowo kepada kader PKS.