Satu per Satu Transaksi Jual Beli Kuota Haji Terbongkar

KPK juga telah menyita uang hampir Rp 100 miliar dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan asosiasi biro perjalanan, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo pun mengungkapkan, modusnya hingga bisa memperolah uang nyaris Rp 100 miliar tersebut. Mulai dari uang percepatan hingga kutipan untuk oknum di Kementerian Agama (Kemenag).

"Ada beberapa hal ya terkait dengan uang-uang yang dilakukan penyitaan ini. Ada yang modusnya percepatan, ada yang memang modusnya memberikan semacam ya kutipan ke pihak-pihak Kementerian Agama, ke pihak-pihak atau oknum di Kementerian Agama, dan beragam. Ini yang kemudian kita sita dari para Penyelenggara Ibadah Haji Khusus ini," kata Budi dalam keterangannya, seperti dikutip Selasa (7/10/2025).

Dia mengatakan, penyidik KPK memeriksa dan menyita uang dari sejumlah biro travel haji serta asosiasi Penyelenggara Umrah dan Haji.

Sebagian uang itu, kata Budi, dikembalikan sukarela oleh pihak biro kepada KPK setelah dilakukan pemeriksaan.

Penyidik kini tengah menggali cara main kuota tambahan sebanyak 20 ribu yang dibagi dua 50 persen untuk haji reguler, 50 persen untuk haji khusus.

Akibatnya, jatah biro travel melonjak sangat signifikan. Dari semula 8 persen menjadi 50 persen, dari 1.600 menjadi sekitar 10.000 kuota, artinya ada penambahan sekitar 8.400.

"Bagaimana asosiasi-asosiasi ini mendistribusikan kuota khusus kepada para PIHK atau kepada biro travel lalu kemudian bagaimana biro travel ini memberikan sejumlah uang atau kutipan begitu kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Apakah juga melalui asosiasi atau seperti apa atau melalui perantara-perantara lainnya," ucap Budi.

Dari pemeriksaan saksi, terungkap pula sebagian biro travel membeli kuota dari travel lain, atau jual beli kuota.

Ada juga yang menitip lewat asosiasi agar bisa dapat jatah lebih. Praktik seperti ini, kata Budi, sedang didalami penyidik termasuk di daerah-daerah yang disebut ikut bermain.

"Karena ada beberapa yang biro travel atau PIHK ini belum punya izin untuk melaksanakan ibadah haji khusus, tapi kemudian sudah bisa melakukan atau menyelenggarakan itu. Di mana dari permintaan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa PIHK ini membeli kuota khusus dari biro travel lain. Di mana biro travel lain ini yang memang sudah terdaftar di sistem," papar dia.

"Nah ini kan beragam kondisinya, oleh karena itu penyidik masih harus mendalami termasuk biro travel-biro travel yang ada di daerah jika memang itu jumlahnya cukup masif maka kemudian penyidik bisa turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan di daerah," dia menambahkan.

Budi menyebut, uang yang digunakan dalam transaksi ini berasal dari pembayaran jamaah haji, lalu sebagian dialirkan ke oknum tertentu lewat beragam perantarannya. Apakah melalui asosiasi, ataukah melalui pihak lain, atau melalui asosiasi kemudian ke pihak lain hingga ke Kementerian Agama.

"Ini semuanya kita sedang dalami ragam modus alirannya. Dari sini kita akan dalami, telusuri, terkait dengan dugaan aliran itu yang kemudian beberapa sudah dilakukan penyitaan terhadap uang-uang itu," ujar dia.

"Dengan harapan apa? Agar perkara ini yang diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar tidak selesai di angka, tapi juga bagaimana kita bisa mengoptimalkan pengembalian keuangan negaranya atau asset recovery-nya," dia menandaskan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pengumuman tersangka kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024 hanya persoalan waktu saja.

“Masalah waktu saja ya,” ujar Setyo di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (6/10) seperti dilansir Antara.

Sementara itu, dia menjelaskan penyidik KPK saat ini masih butuh memanggil dan memeriksa sejumlah saksi terkait kasus tersebut sebelum mengumumkan tersangka kasus kuota haji.

“Penyidik masih perlu melengkapi pemberkasannya atau proses penyidikannya. Sementara masalah lain enggak ada kok,” katanya.

KPK juga menerima pengembalian uang miliaran yang diduga terkait kasus dugaan korupsi kuota haji. Uang itu berasal dari biro maupun asosiasi perjalanan haji terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Secara keseluruhan, kalau ratusan miliar mungkin belum. Kalau puluhan miliar, mungkin sudah mendekati seratus,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, dilansir Antara, Senin (6/10/2025).

Setyo mengaku belum mendapatkan informasi lebih rinci terkait pihak-pihak yang sudah mengembalikan uang tersebut. Setyo memastikan, KPK akan kejar semaksimal mungkin mengenai pengembalian uang terkait kasus kuota haji.

“Ya pasti akan kami kejar semaksimal mungkin selama memang terinformasi bahwa ada aset, dan aset tersebut baik aset bergerak maupun tidak bergerak itu merupakan rangkaian dalam perkara,” jelasnya.

Untuk diketahui, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler.