LPG Langka, Resah Menggantung di Gang-Gang Pontianak

Namun, cerita di lapangan sering jauh dari sempurna. Meski Pertamina menegaskan distribusi hanya melalui agen dan pangkalan resmi, kenyataan memperlihatkan bayangan lain pengecer kecil di gang-gang kota dan kabupaten.

Tabung hijau di tangan mereka melambung harganya, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET.

Edi Mangun mengingatkan keras, membeli di pengecer bukan hanya berisiko harga lebih mahal, tapi juga rawan tidak terjamin ketersediaannya.

Meski begitu, dalam realitas sehari-hari, masyarakat sering kali terjebak, antara menunggu pangkalan resmi yang panjang antreannya atau membeli lebih cepat di pengecer meski mahal.

Pilihannya jelas pahit. Di satu sisi ada regulasi dan anjuran, di sisi lain ada kebutuhan mendesak di dapur. Di tengah kebijakan yang rapi di atas kertas, rakyat harus membuat keputusan paling praktis untuk sekadar menyalakan kompor.

Ada satu ancaman lain yang membayangi, panic buying. Ria Norsan sudah mengimbau agar warga tidak borong tabung, karena justru memperparah situasi.

Tetapi rasa cemas sering kali lebih kuat daripada logika. Satu tetangga membeli tiga tabung, tetangga lain merasa harus melakukan hal sama, lalu efek domino pun lahir.

Fenomena ini mencerminkan kerentanan psikologis masyarakat ketika energi bersubsidi terganggu.

Gas 3 Kg bukan hanya benda hijau tak bernyawa, melainkan simbol stabilitas dapur rakyat. Sekali simbol itu terguncang, kepanikan mudah meledak.

Ambil contoh seorang pedagang bakso keliling di Kota Pontianak bernama Suyudi Ario Seto.

Lelaki asal Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah ini bercerita bagaimana antrean gas membuatnya terlambat berjualan.

“Saya sudah antre dari jam lima pagi, tapi baru dapat jam sembilan. Kalau telat, pelanggan sudah pindah ke tempat lain,” keluh pria berusia 46 tahun ini. Baginya, setiap jam terlambat berarti kehilangan rezeki.

Atau ibu rumah tangga bernama Martinala di Kabupaten Kubu Raya. Ia memilih membeli di pengecer dengan harga Rp35.000 per tabung, padahal harga resmi hanya Rp20.000.

“Mau bagaimana lagi, anak-anak harus tetap makan,” ucapnya mengkau berjualan di warung kopi sederhana pasrah. "10 ribu untungnya tiap hari. Itu tabungan saya bantu suami kerja serabutan".

Di wajahnya tergambar dilema, antara membayar lebih mahal atau membiarkan dapur berhenti.

Kisah-kisah ini adalah lapisan terdalam dari cerita kelam. Mereka mengingatkan bahwa distribusi energi bukan sekadar urusan angka metrik ton, melainkan denyut hidup harian rakyat kecil.

Pertamina menegaskan koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat pengawasan terus dijalankan. Tujuannya memastikan distribusi tepat sasaran, sesuai regulasi, dan bebas dari penyimpangan.

Namun celah masih terasa. Sistem distribusi yang bertumpu pada agen resmi memang rapi di atas kertas, tetapi di lapangan ia sering rapuh menghadapi dinamika mendadak libur panjang, perayaan budaya, atau lonjakan musiman.

Rapuhnya sistem distribusi inilah yang sering melahirkan antrean panjang, harga melonjak, dan keresahan massal.

Ia adalah potret klasik bagaimana kebijakan energi bersubsidi selalu berada di persimpangan antara kepastian negara dan kebutuhan rakyat.

Lebih dari sekadar krisis kecil, antrean gas 3 Kg di Kalimantan Barat adalah cermin besar tentang bagaimana negara hadir di dapur rakyat.

Apakah negara (pemerintah dan Pertamina) hanya hadir dengan angka-angka stok, atau benar-benar memastikan wajan di rumah sederhana tetap mengepul?

Setiap tabung gas hijau yang menyala adalah simbol keadilan sosial. Dan setiap antrean panjang yang dibiarkan, adalah pengingat bahwa sistem distribusi masih rentan terguncang.