KKP: Wisata di Kawasan Konservasi Wajib Miliki SIPKK

Adapun KKP memperketat proses perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil, khususnya untuk kepentingan penanaman modal asing (PMA). 

Ahmad Aris, menjelaskan bahwa rekomendasi dari KKP kini menjadi syarat utama yang wajib dipenuhi investor sebelum bisa melangkah lebih jauh.

Rekomendasi ini berlaku bagi pulau-pulau kecil dengan luas di bawah 100 kilometer persegi atau setara dengan 10.000 hektare. 

"Terkait dengan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka penanaman modal asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil luas di bawah 100 km persegi atau di bawah 10.000 hektare. Ini yang saya sampaikan tadi yang sangat signifikan adalah posisi KKP di depan,” kata Ahmad.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Koswara memastikan tidak ada regulasi yang mengatur penjualan pulau maupun pulau kecil di Indonesia.

Untuk mengantipasi iklan penjualan pulau terulang, KKP siap bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta mempublikasikan profiling pulau-pulau kecil di Indonesia melalui situs resmi.

"Kami tegaskan bahwa tidak ada satu pun regulasi di Indonesia yang memperbolehkan penjualan pulau kecil. Yang diperbolehkan adalah terkait pemanfaatannya untuk kegiatan tertentu, hak atas tanahnya, serta investasinya. Itu pun dengan syarat-syarat ketat," kata Koswara dalam keterangannya, dikutip Senin (23/6/2025).

KKP memiliki kewenangan dalam pemberian izin atau rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil. Kemudian, izin pemanfatan pulau kecil dan perairan di sekitarnya untuk penanam modal asing.