Peluang Investasi Terganggu Tambang Ilegal

Tambang Emas Ilegal — Tim Ditkrimsus Polda Kaltara dan Sat Reskrim Polres Bulungan terlebih dulu melakukan penggerebekan terhadap tambang emas ilegal di Sekatak, Bulungan. (Liputan6.com/Istimewa)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Indonesian Mining Association (IMA) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. Menurut IMA, aktivitas tambang yang tidak berizin tidak hanya merugikan perusahaan pemegang konsesi, tetapi juga berdampak negatif terhadap persepsi investasi di sektor pertambangan Indonesia.

Executive Director IMA, Hendra Sinadia, menegaskan bahwa penambangan seharusnya dilakukan sesuai regulasi dan kaidah pertambangan yang benar. Ia juga menyebut asosiasi telah mengambil langkah proaktif dengan menjalin komunikasi bersama pemerintah sebelum program pemberantasan tambang ilegal resmi dijalankan.

“Sebagai IMA, tentu sangat mendukung keinginan pemerintah untuk sampai memberantas kegiatan penambangan ilegal karena seharusnya kegiatan penambangan itu harus mengikuti aturan regulasi dan juga kaedah-kaedah pertambangan yang baik dan benar,” ujar Hendra dalam acara Eramet Journalist Class: Memahami Industri Nikel Indonesia – Perspektif Terkini dan Praktik Berkelanjutan, Senin (25/8/2025).

Hendra menjelaskan, perusahaan yang wilayah konsesinya dimasuki oleh aktivitas tambang ilegal pada akhirnya tetap menanggung dampak lingkungan dan tanggung jawab hukum.

Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian langsung bagi perusahaan, tetapi juga memengaruhi persepsi calon investor terhadap kepastian berusaha di Indonesia.

“Orang mau investasi itu dipengaruhi oleh persepsinya. Makanya di beberapa indeks investasi pertambangan, salah satunya Fraser Institute, Indonesia masih masuk tier bawah dalam aspek regulasi. Salah satu yang berpengaruh adalah maraknya tambang ilegal, sehingga menambah persepsi negatif dari para investor,” katanya.

Lebih lanjut, Hendra menekankan potensi geologi Indonesia tetap menjadi daya tarik utama bagi investasi, terutama untuk mendukung transisi energi global. Namun, kepastian hukum dan konsistensi regulasi diperlukan agar peluang investasi tersebut tidak terganggu oleh citra negatif akibat tambang ilegal maupun perubahan kebijakan yang mendadak.

2 dari 4 halaman

Banyak Tambang Ilegal di Kawasan Hutan,Ini Titah Prabowo ke Menteri ESDM

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. (Foto: Liputan6.com/Arief RH)... Selengkapnya

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan banyak tambang ilegal beroperasi di kawasan hutan. Untuk itu, dia diminta Presiden Prabowo Subianto untuk membereskan masalah tersebut.

Dia bilang, hal ini telah dibahas dengan Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional disebut telah mengantongi data tambang ilegal tersebut.

"Setelah dicek oleh Satgas, ada (operasional tambang), IUP-nya belum ada, kemudian orang sudah melakukan penambangan, illegal mining," kata Bahlil, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Dia menegaskan, Presiden Prabowo sudah meminta persoalan itu untuk dibereskan. Tujuannya, untuk menjaga lingkungan sekaligus mengamankan pendapatan negara.

"Ini kita harus tertibkan, karena terkait dengan pasal 33, bahwa Presiden ingin semuanya harus di tata dengan baik. Tujuannya apa? Agar lingkungan bisa kita jaga, tapi juga negara bisa mendapatkan pendapatan," tuturnya.

Bahlil menegaskan tak ada rencana untuk melegalkan tambang-tambang ilegal tersebut. "Belum ada rencana, ilegal kok, bagaimana mau dilegalkan? Kita cek dulu lah. Yang salah, ya proses hukum lah," tandasnya.

3 dari 4 halaman

Tambang Ilegal Rugikan Negara Rp 300 Triliun

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas tambang-tambang ilegal di Indonesia. Dia telah mengantongi data ada sekitar 1.063 tambang yang beroperasi melanggar aturan.

Langkah ini dilakukan sejalan dengan penindakan kebun sawit ilegal yang juga jadi perhatiannya. Parahnya lagi, ada potensi kerugian negara Rp 300 triliun dari praktik tambang ilegal tersebut.

"Setelah ini kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini dilaporkan potensi kerugian negara adalah minimal Rp 300 triliun," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

4 dari 4 halaman

Bakal Ditindak Tegas

Untuk memperlancar niatannya itu, Prabowo meminta dukungan parlemen bahkan partai politik. Menurut dia, penindakan terhadap tambang ilegal dilakukan demi kepentingan rakyat.

Dia sebetulnya tak mempermasalahkan jika tambang ilegal dikelola oleh masyarakat. Namun, jika ternyata dikelola oleh oknum untuk diselundupkan, maka akan ditindak tegas.

"Kalau rakyat yang nambang, yasudah kita bikin koperasi, kita legalkan kita atur kita legalkan tapi jangan alasan rakyat tahu-tahu nyelundup, nyelundup ratusan triliun nyelundup," tegas Prabowo Subianto.