Kenali Jenis-Jenis Pajak Pusat dan Daerah, Apa Saja?

Sementara itu, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah dan menjadi sumber utama pembiayaan melalui APBD. Di Jakarta, pemungutan pajak daerah dikelola oleh Bapenda DKI.

Jenis-jenis pajak daerah di antaranya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Rokok, Pajak Reklame, Pajak Air Tanah.

Morris menekankan, pajak daerah memiliki dampak langsung bagi warga. “Ketika masyarakat membayar PKB atau PBB-P2, hasilnya kembali dalam bentuk layanan transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga penanganan banjir,” ujarnya.

Pemerintah pusat dan daerah kini tengah melakukan reformasi perpajakan melalui UU Cipta Kerja dan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Tujuannya, menyederhanakan administrasi dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

“Dengan reformasi pajak, kita ingin mencegah tumpang tindih, menekan biaya administrasi, dan mendorong transparansi. Intinya, pajak harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Morris.

Ia juga mengajak warga untuk taat membayar pajak. “Setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali dalam bentuk program nyata. Dari transportasi publik, layanan kesehatan, hingga ruang terbuka hijau, semuanya dibiayai dari pajak,” tutupnya.