Batas Bunga Pinjol Bukan Kartel, Tapi Arahan OJK

IFSoc menilai tudingan adanya kartel tidak tepat, sebab mekanisme pasar tetap berjalan. “Fakta menunjukkan ruang kompetisi tetap terbuka. Kenyataannya banyak pelaku tidak mematok bunga di level yang sama,” jelas Tirta.

KPPU saat ini tengah menyelidiki dugaan kartel terkait penetapan bunga pinjaman fintech pada 2018. Kala itu, pinjol ilegal menawarkan bunga sangat tinggi sehingga OJK menginstruksikan AFPI mengatur batas atas bunga melalui Code of Conduct sebesar 0,8 persen per hari.

Kemudian, OJK kembali menurunkan batas bunga menjadi 0,4 persen pada 2021. Selanjutnya, aturan ini diambil alih langsung oleh OJK melalui Surat Edaran SEOJK 19/SEOJK.06/2023, yakni maksimal 0,3 persen untuk pinjaman konsumtif dan 0,1 persen untuk pinjaman produktif.

Bagi IFSoc, langkah tersebut sejalan dengan kepentingan perlindungan konsumen serta upaya menata perilaku pelaku pasar.

Pandangan senada juga disampaikan Anggota Dewan Pengarah IFSoc, Syahraki Syahrir. Ia menilai, keberadaan batas bunga justru memberi manfaat nyata bagi masyarakat peminjam.

“Kita melihat suku bunga yang tadinya sangat tinggi akhirnya bisa terus diturunkan. Batas atas ini berfungsi sebagai pagar pengaman, sementara harga tetap bergerak mengikuti mekanisme pasar,” jelas Syahraki.

Meski begitu, ia menekankan pentingnya sinergi antara regulator. Menurutnya, KPPU perlu duduk bersama OJK untuk membahas persoalan ini agar tercipta keseimbangan antara perlindungan konsumen dan kompetisi sehat di pasar.

“Kita memerlukan ekosistem yang melindungi peminjam dari praktik pinjaman eksesif sambil menjaga kompetisi agar mendorong inovasi dan akses pembiayaan yang lebih luas. Di sinilah pentingnya regulatory coherence antara otoritas sektor keuangan dan otoritas persaingan usaha,” pungkas Syahraki.