Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menetapkan 65 lokasi tahap pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih dari target total 100 lokasi.
Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga, bukan Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ESB), Trian Yunanda, mengatakan Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 3 September 2025.
Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahap I ini ditargetkan rampung dalam 3,5 bulan. Dengan target ini seluruh sarana dan prasarana produksi sudah selesai dibangun pada Desember 2025.
Advertisement
“Telah ditetapkan 65 lokasi untuk tahap I dari 100 lokasi, insyallah akan kita bangun dalam waktu 3,5 bulan dimulai hari ini. Mudah-mudahan Desember 2025 65 lokasi ini sudah selesai dilaksanakan lengkap sarana dan prasarana produksinya,” kata Trian dalam konferensi pers Kampung Nelayan Merah Putih, di Kantor KKP, Jakarta, Senin (15/9/2025).
Selain tahap pertama, pemerintah juga menyiapkan tahap kedua untuk 35 lokasi tambahan. Saat ini proses penganggarannya tengah diajukan melalui mekanisme Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Rencananya, pembangunan tahap kedua bisa dimulai pada akhir Oktober 2025.
“Tahap kedua kita lagi ajukan penganggarannya untuk 35 lokasi, harapannya bisa mulai dilaksanakan pada akhir Oktober 2025, dengan penganggaran yang kita usulkan proses deskresi ini semua penganggarannya melalui anggaran biaya tambahan (ABT),” ujarnya.
Dengan demikian, total 100 lokasi kampung nelayan diharapkan dapat terealisasi hingga Maret 2026. Program ini menjadi salah satu strategi KKP dalam mendorong peningkatan produktivitas nelayan dan memperkuat ketahanan pangan berbasis sektor kelautan.
Target 2026: 250 Kampung Nelayan Merah Putih
KKP juga telah menyiapkan rencana pembangunan yang lebih besar pada 2026. Pemerintah menargetkan pembangunan 250 kampung nelayan merah putih. Anggaran indikatif untuk proyek tersebut sudah tercatat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN 2026.
“Untuk tahun 2026 kita akan melakukan pembangunan 250 kampung nelayan dan anggarannya insyallah sudah ada di APBN Dipa indikatif itu sebesar 250 kampung nelayan merah putih,” ujarnya.
Menurut Trian Yunanda, survei lokasi pembangunan tahun 2026 akan segera dilakukan dengan melibatkan Komando Nasional Tanggap (KNT) untuk memastikan kesiapan daerah. Dengan perencanaan lebih awal, diharapkan pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Advertisement
Kolaborasi dengan Pemda
Selain menyiapkan lokasi dan anggaran, KKP juga mendorong komitmen pemerintah daerah. Kementerian telah mengirimkan surat kepada seluruh bupati dan wali kota terkait agar segera menandatangani fakta integritas.
Hal ini menjadi dasar komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan kampung nelayan secara transparan dan akuntabel.
“Tentunya kami berharap agar segera kita melakukan penandatanganan pakta integritas, kami sudah berkirim surat kepada seluruh Bupati / walikota terkait agar pakta integritas ini segera ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama untuk melaksanakan pembangunan ini secara lancar transparan dan integritas dan akuntabilitas yang menjadi concern kita bersama,” pungkasnya.