Bos Bulog Bakal Proses Ulang Beras Tak Layak Konsumsi

Penyaluran beras SPHP — Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, meninjau langsung penyaluran beras SPHP di Kota Serang, Rabu (20/8/2025). (Dok Bulog)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani akan memproses ulang beras di Gudang Bulog, Ternate, Maluku Utara. Ini jadi bagian pemeliharaan beras sebelum didistribusikan ke masyarakat.

Hal ini merespons temuan Ketua Komisi IV Siti Herdianti atau Titiek Soeharto mengenai beras yang dinilai tidak layak konsumsi. Temuannya, beras lokal yang telah disimpan sekitar satu tahun itu berubah warna menguning.

"Kita sudah laksanakan pengecekan di lapangan. Ya, namanya kita memelihara itu semuanya pasti ada plus minusnya, ya," kata Rizal saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia menuturkan, atas temuan itu, Bulog akan memproses ulang beras-beras tersebut. Harapannya, beras yang menguning itu bisa kembali layak dikonsumsi masyarakat.

"Kita ada proses ulang, pengolahan ulang. Supaya layak dikonsumsi, ya," ujarnya.

Terpisah, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto memgamini beras di Ternate itu telah berumur lama lebih dari satu tahun. Sehingga, beras itu bukan pengadaan 2025.

"Dalam kondisi geografis seperti di Ternate, di mana distribusi pangan sangat bergantung pada faktor cuaca, akses logistik, dan fluktuatifnya permintaan masyarakat, terkadang distribusi tidak bisa dilakukan secepat yang direncanakan," ucap Suyamto dalam keterangan resmi.

2 dari 4 halaman

Ada SOP

5000 Ton Beras Impor Asal Vietnam Tiba di Pelabuhan Tanjung Priok — Pekerja melakukan aktivitas bongkar muat beras impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/12/2022). Perum Bulog mendatangkan 5.000 ton beras impor asal Vietnam guna menambah cadangan beras pemerintah (CBP) yang akan digunakan untuk operasi pasar. (Liputan6.com/Faizal Fanani)... Selengkapnya

Dia menegaskan lagi, proses penyimpanan beras Bulog dilakukan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat, baik harian, mingguan, bulanan dan triwulanan. Namun, seperti halnya komoditas pangan lainnya, beras juga memiliki batas optimal masa simpan meskipun telah dikelola secara maksimal.

"Adanya sebagian kecil beras yang mengalami perubahan mutu tidak mencerminkan keseluruhan kualitas stok SPHP yang dimiliki Bulog," tegas dia.

Dia menyebut, beras CBP yang disalurkan ke masyarakat baik melalui program Bantuan Pangan (Banpang) dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah melewati proses sortir dan quality control. "Beras yang tidak memenuhi standar kualitas SPHP tidak akan disalurkan dan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku," ujar dia.

3 dari 4 halaman

Temuan Titik Soeharto

Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto mengecek stok beras Bulog di Kompleks Pergudangan Panaikang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. (Dok Bulog) ... Selengkapnya

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, menemukan ada beras dengan kualitas yang menurun di Gudang Bulog Ternate, Maluku Utara, Selasa 23/9/2025). Dalam temuannya ada sekitar 1.200 ton beras tersimpan sejak Mei 2024.

"Kami mendapati beras lokal yang sudah setahun lebih disimpan, warnanya tidak sebaik semula. Kenapa tidak segera disalurkan ke masyarakat?” kata Titiek.

Sebagian stok itu memang tengah dikemas untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Namun, ia menilai kondisi beras yang sudah menurun tidak layak disalurkan sebagai bantuan.

"Kalau program SPHP menyalurkan beras seperti ini, jelas tidak layak. Masyarakat berhak menerima beras yang baik dan aman dikonsumsi,” ujarnya.

4 dari 4 halaman

Minta Kementan-Bapanas Sebar Stok Lama

Titiek meminta Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog segera menyalurkan stok lama agar kualitas tidak semakin turun. Ia menekankan Bulog hanya operator gudang, sementara kebijakan distribusi ada di kementerian teknis dan Bapanas.

"Saya sudah berkali-kali meminta sejak Februari agar beras ini segera dikeluarkan. Pemerintah harus lebih cepat bertindak,” ucapnya.

"Kami akan membawa temuan ini ke rapat kerja. Masyarakat berhak atas pangan yang sehat, berkualitas, dan terjangkau,” pungkas Titiek.

Foto Pilihan

828 Titik di Jawa Timur Diguyur Beras Murah