Top 3: Tingganya Inflasi di Sejumlah Daerah

Inflasi Jakarta Juni 2025 Capai 0,13 Persen — Sementara cabai rawit, sawi putih, serta tarif ojek daring turut memberi sumbangan inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

Berdasarkan data yang dipaparkan, Sumatera Utara mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,32 persen, disusul Riau 5,08 persen, Aceh 4,45 persen, dan Sumatera Barat 4,22 persen. Angka tersebut menunjukkan tekanan harga yang sudah mulai dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah Sumatera.

Artikel Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com?

Berikut tiga artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Selasa, (7/10/2025):

1. Inflasi Daerah Gawat, Kemendagri Desak Gubernur Evaluasi

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir, menyoroti tingginya inflasi di sejumlah provinsi pada rapat pengendalian inflasi daerah pekan ini.

Selain wilayah Sumatera, beberapa daerah lain juga menunjukkan peningkatan harga yang signifikan. Sulawesi Tengah mencatat inflasi 3,88 persen, Jambi 3,77 persen, Sulawesi Tenggara 3,68 persen, dan Papua Pegunungan 3,55 persen.

Baca artikel selengkapnya di sini

2 dari 3 halaman

2. Bantu Beban Cicilan PNS, Korpri Minta Menkeu Purbaya Terapkan Sistem Gaji Tunggal

Sikap Disiplin PNS Wujud Nyata Bela Negara — Sikap displin perlu dimiliki segenap anggota korpri agar mampu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.... Selengkapnya

Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyoroti masih rendahnya penghasilan dan manfaat pensiun aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, terutama untuk golongan I dan II.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) ini memaparkan, sebagian besar PNS masih menghadapi beban cicilan hingga masa pensiun setelah puluhan tahun bekerja. Sehingga kesejahteraan pasca-kerja belum sepenuhnya terjamin.

Untuk itu, Zudan mengatakan akan kembali mengusulkan penerapan sistem gaji tinggal atau single salary system, menggantikan skema gaji dan tunjangan yang terpisah seperti saat ini.

"Saat ini pensiun ASN hanya dihitung dari gaji pokok, sementara tunjangan tidak diperhitungkan. Dengan single salary system, gaji dihitung satu komponen dengan tunjangan dan menjadi 75 persen dari total. Skema ini lebih sederhana dan lebih adil bagi ASN dan pensiunan," ungkapnya, dikutip Senin (6/10/2025).

Baca artikel selengkapnya di sini

3 dari 3 halaman

3. SBY Kritik Pedas Negara Dunia yang Sibuk Urus Geopolitik: Ini Dangerous

Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaruh kritik pedas kepada negara-negara di dunia. Menurutnya, saat ini lebih banyak perhatian pada masalah geopolitik dan mengesampingkan penanganan krisis iklim.

Dia memandang saat ini banyak negara memprioritaskan kepentingan negaranya sendiri dan mengesampingkan kepentingan bersama.

"Ini dangerous karena akhirnya siapa yang menangani agenda global seperti sustainable development, seperti combating climate crisis sekarang ini, siapa? Kalau mereka sibuk untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya sendiri, bukan berarti itu tidak penting, penting I know," ungkap SBY dalam Indonesia Energy Transition Dialogue 2025, di Jakarta, Senin (6/10/2025).

Baca artikel selengkapnya di sini

Foto Pilihan

MotoGP Indonesia 2025, Pertamina Hadirkan SPBU Modular untuk Safety Car