Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, pertemuan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) Putaran ke-14 di Jakarta menjadi tonggak penting dalam perjalanan integrasi ekonomi digital di kawasan.
Dalam pertemuan ini, negara-negara anggota ASEAN sepakat menargetkan pencapaian 70% kemajuan penyelesaian DEFA pada 2026.
"Dalam pertemuan ASEAN Economic Minister sebelumnya, ditargetkan bahwa pertemuan di Indonesia dan di Jakarta ini akan mendorong DEFA untuk mencapai 70% daripada kemajuan yang bisa dicapai di tahun 2026. Dan tentunya ini menjadi sangat penting untuk bisa dilaksanakan," kata Airlangga dalam konferensi pers Perundingan ASEAN DEFA putaran ke - 14 di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Advertisement
Airlangga menjelaskan, pertemuan di Jakarta ini berlangsung selama empat hari, dihadiri oleh perwakilan dari ASEAN Secretariat serta Chief Negotiator dari masing-masing negara.
Komite Perunding dan Senior Economic Officials sepakat 5 pasal utama yang penting untuk diselesaikan segera adalah layanan keuangan, bea masuk transmisi elektronik yang berbasis kepada regulasi WTO yang melakukan moratorium terhadap custom duties tersebut.
"Kemudian perlakuan non-diskriminatif produk digital, kabel bawah laut dan fleksibilitas payment system atau pembayaran elektronik," ujarnya.
Menurut Airlangga, capaian 70% pada 2026 akan menjadi momentum penting yang menandai kesiapan ASEAN dalam memasuki fase baru ekonomi digital.
Ekonomi Digital ASEAN Tumbuh Pesat
Airlangga memaparkan, potensi ekonomi digital ASEAN terus menunjukkan tren positif. Dengan 680 juta penduduk, ASEAN menjadi pasar digital paling dinamis di dunia.
Namun, ia menambahkan, dengan implementasi penuh DEFA, angka tersebut berpotensi meningkat dua kali lipat menjadi USD 2 triliun.
"ASEAN menjadi pasar digital yang paling dinamis di dunia dan ekonomi di digital ASEAN di tahun 2024 itu besar USD 263 miliar. Kalau kita proyeksikan di 2030 itu besarnya USD 1 triliun. Tetapi dengan implementasi Digital Economic Framework Agreement itu besarnya bisa menjadi USD 2 triliun. Jadi, akan double," ujarnya.
Indonesia sendiri, lanjutnya, menjadi pemimpin dalam ekonomi digital ASEAN dengan nilai transaksi mencapai USD 90 miliar pada 2024. Bahkan Pemerintah Indonsia menargetkan nilai itu meningkat menjadi USD 360 miliar pada 2030.
Advertisement
Tantangan Utama ASEAN DEFA
Meski prospek ekonomi digital ASEAN begitu menjanjikan, Airlangga menyoroti masih adanya sejumlah tantangan mendasar, yakni perbedaan regulasi antarnegara menjadi hambatan yang perlu diharmonisasi, terutama dalam konteks transaksi lintas batas.
Selain itu, keterbatasan akses UMKM untuk menembus pasar digital regional juga menjadi perhatian utama. Menurut Airlangga, dukungan terhadap UMKM perlu diperkuat agar dapat beradaptasi dengan standar dan sistem pembayaran elektronik lintas negara.
"Tantangan adalah perbedaan regulasi antar negara yang perlu diharmonisasi dan keterbatasan dari UMKM untuk tembus lintas batas. Komite Perunding dan Senior Economic Officials sepakat 5 pasal utama yang penting untuk diselesaikan segera adalah layanan keuangan, bea masuk transmisi elektronik yang berbasis kepada regulasi WTO yang melakukan moratorium terhadap custom duties tersebut," pungkasnya.
Pemerintah Mantapkan Transformasi Digital, AI Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru
Sebelumnya, transformasi digital menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan visi menuju negara maju pada 2045. Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) kini tidak hanya dipandang sebagai tren teknologi, melainkan juga mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan daya saing nasional.
Untuk itu, pemerintah bersama perguruan tinggi, pelaku usaha, dan komunitas profesional terus memperkuat kolaborasi membangun ekosistem digital nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan AI adalah sebuah keniscayaan dan AI itu akan menjadi game changer.
“AI yang akan membawa Indonesia dari sekarang negara 16 terbesar di G20, menuju negara yang 4 besar di G20 pada tahun 2045,” ujar Airlangga saat memberikan keynote speech pada KAGAMA Leaders Forum: Indonesia Merdeka AI di Jakarta, dikutip Minggu (28/9/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga memaparkan sejumlah langkah strategis pemerintah, antara lain melalui paket kebijakan ekonomi terbaru (8+4+5) yang mencakup pengembangan digitalisasi dan program pemagangan untuk lulusan perguruan tinggi.
Program ini dirancang agar lulusan dapat segera masuk dunia kerja, dengan skema pemagangan enam bulan yang mendapat dukungan honor dari pemerintah. Pada tahap awal, program menargetkan 20 ribu peserta dan dilaksanakan dalam tiga bulan pertama, lalu dapat diperpanjang tiga bulan berikutnya.
Advertisement