KEMBAR78
Indonesia Menolak dan Mengecam Keras Visi Israel Raya - Global Liputan6.com
Sukses

Indonesia Menolak dan Mengecam Keras Visi Israel Raya

Israel Raya bukan visi kontroversial yang baru muncul hari-hari terakhir. Istilah ini dipopulerkan setelah Perang Enam Hari pada 1967.

Diperbarui 15 Agustus 2025, 07:37 WIB

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan bahwa Indonesia menolak dan mengecam keras visi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang "Israel Raya" melalui aneksasi penuh atas wilayah Palestina dan negara-negara lain di kawasan.

"Visi tersebut nyata-nyata melanggar hukum internasional dan semakin mengecilkan prospek perdamaian di Palestina dan Timur Tengah," tegas Kemlu RI dalam pernyataannya pada Kamis (14/8/2025).

"Bagi Indonesia, perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat terwujud dengan menegakkan hak yang tidak dapat dicabut rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hidup berdampingan dengan Israel berdasarkan solusi dua negara, sesuai parameter internasional yang telah disepakati."

Indonesia, kata Kemlu RI, menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB untuk menolak segala bentuk aneksasi dan pendudukan permanen oleh Israel di Palestina atau di mana pun di kawasan serta mengambil langkah konkret guna menghentikan kebijakan Israel yang merusak prospek perdamaian.

Promosi 1
2 dari 2 halaman

Netanyahu Sangat Terikat dengan Visi Israel Raya

Sejumlah negara Arab pada Rabu (13/8), lebih dulu mengecam pernyataan Netanyahu soal "Israel Raya" dengan menyebut pernyataan itu sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara lain.

Netanyahu pada Selasa (12/8) mengaku kepada saluran berita i24 bahwa dia merasa sangat terikat dengan visi "Israel Raya". Dia menyebut dirinya berada dalam "misi bersejarah dan spiritual" yang terhubung dengan "generasi-generasi Yahudi di masa lalu yang memimpikan untuk datang ke sini, serta generasi-generasi Yahudi di masa depan yang akan datang setelah kita."

Melansir kantor berita Anadolu, istilah "Israel Raya" merujuk pada perluasan wilayah negara itu untuk mencakup Tepi Barat, Gaza, dan Dataran Tinggi Golan di Suriah, dengan sebagian tafsir juga memasukkan Semenanjung Sinai di Mesir dan sebagian wilayah Yordania.

Mesir dalam pernyataannya meminta penjelasan atas komentar tersebut karena memicu ketidakstabilan dan menunjukkan penolakan terhadap perdamaian di kawasan. Kementerian Luar Negeri Mesir menegaskan, pernyataan itu bertentangan dengan aspirasi pihak-pihak regional dan internasional yang menghargai perdamaian dan berupaya mewujudkan keamanan serta perdamaian bagi seluruh bangsa di kawasan. Mesir menegaskan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian adalah kembali ke meja perundingan dan mengakhiri perang di Gaza, yang mengarah pada pembentukan Negara Palestina.

Yordania menyebut komentar Netanyahu sebagai eskalasi berbahaya dan provokatif, ancaman terhadap kedaulatan negara, pelanggaran hukum internasional dan Piagam PBB. Pernyataan itu menegaskan bahwa "klaim-klaim khayalan" semacam ini tidak akan memengaruhi Yordania dan negara-negara Arab, serta tidak akan mengurangi hak sah dan tidak dapat dicabut dari rakyat Palestina. Yordania juga memperingatkan bahwa klaim tersebut mendorong kelanjutan siklus kekerasan di Gaza dan Tepi Barat.

Lebih lanjut, Yordania menyerukan komunitas internasional untuk segera bertindak menghentikan langkah serta pernyataan provokatif Israel yang mengancam stabilitas kawasan.

Otoritas Palestina menyebut pernyataan Netanyahu sebagai pengabaian terhadap hak sah rakyat Palestina dan provokasi serta eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas kawasan. Mereka menegaskan kembali komitmen terhadap prinsip internasional untuk pembentukan Negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Qatar mengecam pernyataan Netanyahu sebagai kelanjutan dari pendekatan pendudukan yang didasarkan pada kesombongan, memicu krisis dan konflik, serta secara terang-terangan melanggar kedaulatan negara dan hukum internasional. Qatar menegaskan dukungan penuh bagi upaya mewujudkan perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan di kawasan.

Sementara itu, Arab Saudi menolak gagasan dan proyek ekspansionis yang dikejar Israel, serta menegaskan hak historis dan legal rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka.

 

EnamPlus