Update Terbaru Demo DPR dan Pati 25 Agustus 2025

Polri menyiagakan sedikitnya 1.250 personel untuk mengamankan Gedung DPR/MPR RI. Pengamanan dilakukan dengan memasang pagar beton, melumuri pagar besi dengan oli, serta menyiapkan kendaraan taktis. Aparat menegaskan bahwa langkah persuasif akan dikedepankan dalam menghadapi massa.

Namun, aksi yang berlangsung di Kompleks Parlemen berujung ricuh. Massa dilaporkan membakar motor, merusak fasilitas, hingga melempar petugas dengan batu. Polisi kemudian menembakkan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Sebuah pos polisi di dekat lokasi porak-poranda akibat amukan massa, dengan jendela pecah dan coretan grafiti di dinding.

Sejumlah orang ditangkap oleh kepolisian, terutama dari kalangan pelajar dan kelompok anarko. Jumlah pasti belum dipublikasikan, namun polisi menegaskan bahwa mahasiswa tidak termasuk dalam kelompok yang diamankan.

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa lembaganya tetap terbuka terhadap kritik publik. Ia menyampaikan bahwa DPR akan menampung aspirasi masyarakat terkait kinerja parlemen serta meninjau ulang kebijakan yang dianggap memberatkan rakyat.

Puan juga mengimbau agar aksi demonstrasi tetap berlangsung dalam koridor damai, tertib, dan saling menghormati, sehingga tidak menimbulkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara.

Tak hanya di Jakarta, demo besar juga semula bakal dilakukan di Pati, Jawa Tengah, Senin 25 Agustus 2025. Demo ini sebagai kelanjutan dari aksi demonstrasi pertama yang menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya lantaran mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB hingga 250 persen.

Sosok Ahmad Husain Hafid, adalah sang inisiator unjuk rasa jilid II pada 25 Agustus 2025. Namun, aksi ini juga dimungkinkan batal digelar. Ahmad Husain Hafid mengaku telah sepakat berdamai dengan Bupati Sudewo. Keduanya tampak berfoto sambil tersenyum. 

“Aliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu menyatakan demo pada 25 Agustus batal. Saya sudah tidak berkecimpung di situ lagi. Tadi masyarakat juga sudah saya kasih tahu kalau batal,” cetus Husain saat dihubungi wartawan, Selasa (19/8/205).

Husein mengaku keputusan itu diambil karena melihat pergerakan massa melenceng dari tuntutan awal yakni menolak kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Husein menduga ada kepentingan politik yang menunggangi aksi tersebut.

“Kayak-kayak ditunggangi politik. Kalau saya dari awal real (nyata) dari masyarakat. Makanya saya memilih membatalkan, ketimbang saya hanya jadi jembatan dan ditunggangi politik,” ucapnya.

Aksi demo Pati Jilid II ini berubah menjadi aksi mengirimkan surat mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memeriksa Bupati Sudewo dalam perkara dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu bukan demo, itu aksi mengirim surat ke KPK melalui Kantor Pos serentak. Surat meminta KPK untuk memeriksa Pak Bupati terkait kasus DJKA," kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid Amin saat dihubungi Liputan6.com, Senin (25/8).

Husain mengakui keputusan membatalkan aksi pada 25 Agustus mendatang, memicu tuduhan Dia telah menerima sejumlah imbalan dari Bupati Sudewo.

Namun, ia tidak mempermasalahkan tuduhan semacam itu. Dia bahkan tak segan memuji sang bupati yang sebelumnya menjadi sasaran kemarahan massa.

“Tetap damai saya. Aku lebih suka pemimpin yang benar-benar merangkul masyarakat dan Pak Sudewo tadi sudah membuktikan,” tutupnya.