Pakar Soroti Sinergi 2 Menteri dalam Pengalihan TKD

Diketahui sebelumnya, Mendagri Tito dan Menkeu Purbaya, menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan TKD. Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (Pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

Tito menegaskan, pemerintah pusat tidak akan tinggal diam, apabila terdapat Pemda kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD. Namun, bantuan dari pusat akan diberikan dengan catatan, daerah harus terlebih dahulu melakukan penataan ulang anggaran dan memastikan belanja daerah berjalan efisien.

“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Tito.

Tito turut meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer, namun menata ulang program kerja agar lebih berdampak bagi publik.

Hal yang sama turut dikatakan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya meminta seluruh kepala daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran, agar dana transfer memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semuanya tergantung pada kepala daerahnya nanti ke depan,” ujar Purbaya usai menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan membahas sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Purbaya menekankan, total alokasi anggaran ke daerah tidak berkurang, yakni tetap sebesar Rp1.300 triliun, hanya saja sebagian dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah secara lebih terukur.

Purbaya menambahkan, Kemenkeu akan terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun guna memastikan penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.