Menko Airlangga Tegaskan Komitmen Reformasi WTO

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia terus memperkuat peran aktifnya dalam forum-forum kerja sama internasional. Salah satunya ditunjukkan lewat penegasan komitmen terhadap reformasi World Trade Organization (WTO) serta langkah konkret menuju keanggotaan penuh dalam Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan langsung komitmen tersebut dalam forum Informal Gathering of WTO Trade Minister yang digelar di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2025 di Paris, Prancis. Airlangga menekankan bahwa Indonesia mendukung penuh penguatan WTO sebagai institusi penjaga sistem perdagangan global berbasis aturan.

“Indonesia mendorong reformasi WTO dan Indonesia menjanjikan nanti dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke-14 di Kamerun, WTO wajib mencapai hasil yang lebih baik dan tentu Indonesia akan menugaskan Dubes Indonesia di WTO untuk membuat persiapan berkait dengan rencana tersebut,” tegas Airlangga dalam konferensi pers, Rabu (4/6/2025).

Initial Memorandum OECD

Selain menyuarakan reformasi WTO, Airlangga juga menyerahkan dokumen Initial Memorandum (IM) kepada Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann. Dokumen ini merupakan syarat penting dalam proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD.

“Jadi sejalan dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, dan atas arahan Bapak Presiden Prabowo, Indonesia secara aktif bergabung dalam berbagai kesepakatan, serta organisasi internasional strategis, antara lain kita sudah menjadi anggota penuh dari BRICS, sedang berproses dalam aksesi CPTPP, dan OECD, yang ini merupakan sebuah perkumpulan ekonomi negara-negara maju,” ungkapnya.

2 dari 3 halaman

25 Kebijakan Prioritas

Ia menambahkan, penyerahan dokumen IM menjadi tonggak penting dalam aksesi Indonesia, sekaligus mencatat sejarah sebagai negara Asia Tenggara pertama yang menyelesaikan dokumen tersebut.

“Momen ini tentu menjadi penting karena Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasukkan aksesi dan juga menyelesaikan Inisial Memorandum,” ujarnya.

Dokumen IM itu sendiri mencakup 25 kebijakan prioritas yang terbagi dalam 32 topik. Seluruhnya disusun berdasarkan penilaian mandiri terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen dan standar OECD. Proses ini dikawal langsung oleh Tim Nasional Aksesi OECD yang dibentuk sejak diadopsinya Roadmap pada 29 Maret 2024.

3 dari 3 halaman

Kerja Sama Bilateral

Di sisi lain, Indonesia juga terus menjalin kerja sama bilateral. Dalam kunjungan ke Paris, Menko Airlangga melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) Jamieson Greer. Keduanya membahas perkembangan negosiasi tarif resiprokal yang telah dimulai sejak April lalu, dengan topik pembahasan mencakup tarif, hambatan non-tarif, perdagangan digital, hingga keamanan ekonomi. Putaran kedua dijadwalkan berlangsung pekan depan di Washington D.C.

Pemerintah meyakini bahwa proses aksesi ke OECD akan berjalan konstruktif. Sejumlah kebijakan nasional dinilai telah selaras dengan standar organisasi tersebut. Keanggotaan OECD juga diyakini akan membuka peluang penguatan di berbagai sektor seperti UMKM, pendidikan, kesehatan, dan pemberantasan korupsi lintas negara melalui partisipasi dalam OECD Anti-Bribery Convention.

“Indonesia tentu akan membuat kebijakan yang tentunya bisa mewakili negara-negara selatan atau global south, karena Indonesia salah satu negara global south, yang selalu akan melakukan perbaikan terhadap standar-standar kebijakan global. Artinya Indonesia nanti ke depannya akan mewarnai dari kebijakan di OECD ini,” pungkas Airlangga.