LPG 3 Kg Satu Harga, Apa Saja Untungnya?

Beli LPG Pakai KTP — Dari data yang tercatat hingga November 2023, sebanyak 27,8 juta pengguna LPG Tabung 3 Kg telah bertransaksi melalui merchant app Pertamina di penyalur/pangkalan resmi. Untuk memaksimalkan proses pendataan LPG Tabung 3 Kg tersebut, pemerintah mendorong agar para pengguna LPG Tabung 3 Kg yang belum terdata untuk segera mendaftar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

Liputan6.com, Jakarta Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan, program LPG satu harga nantinya bakal menjamin konsumsi energi secara merata hingga ke masyarakat yang kurang mampu.

Menurut dia, program LPG 3 kg satu harga bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan untuk setiap wilayah. Lantaran, banyak masyarakat di daerah terluar yang masih memakai minyak tanah untuk kebutuhan memasak.

"Kan cukup banyak daerah-daerah yang belum terlayani oleh LPG. Jadi saat ini mereka masih menggunakan minyak tanah," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/7/2025).

Sehingga, nantinya harga LPG 3 kg bersubsidi di semua daerah akan sama seperti Jakarta. Dalam konteks ini, Yuliot menyamakan dengan harga BBM subsidi semisal Pertalite dan Bio Solar.

"Ya ini kan kita juga ada BBM satu harga kan. Yang ini BBM yang harga di Aceh dengan Papua itu kan sudah sama. Ini tidak ada perbedaan harga, namanya satu harga," kata dia.

Ditetapkan Pemerintah Pusat

Nantinya, penerapan harga LPG 3 kg akan ditentukan oleh pemerintah pusat, agar tidak terjadi disparitas harga di berbagai daerah. "Jadi pemerintah itu akan melihat suplai, pusat akan melihat itu suplainya," imbuhnya.

2 dari 2 halaman

Payung Hukum

LPG 3 Kg — PT Pertamina Patra Niaga menginformasikan, total konsumen yang berhak melakukan pembelian tabung gas bersubsidi LPG 3 kg sekitar 6,7 juta orang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)... Selengkapnya

"Ini ditetapkan oleh pemerintah, karena ini LPG satu harga maka ini harga ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini ditetapkan oleh daerah ya justru ini akan terjadi perbedaan harga," dia menegaskan.

Secara payung hukum, program LPG satu harga ini nantinya bakal diatur dalam sebuah peraturan presiden (perpres). Termasuk mengatur untuk distribusi tabung gas melon hingga ke tingkat pengecer.

"Ini akan ditetapkan, itu ada peraturan presiden yang akan kita terbitkan untuk kebijakan LPG satu harga ini," kata Yuliot.