KEMBAR78
Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan - News Liputan6.com
Sukses

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jangan Pamer Kekayaan

Perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan.

Diperbarui 22 September 2025, 21:12 WIB
Jadi intinya...
  • Mendagri minta kepala daerah tidak pamer kekayaan di tengah kondisi ekonomi sulit.
  • Gaya hidup mewah pejabat memicu kecemburuan sosial dan kemarahan publik.
  • Analis politik mendukung arahan Mendagri, menyoroti arogansi kepala daerah.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta para kepala daerah tidak menunjukkan gaya hidup mewah atau pamer kekayaan (flexing), di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang sulit. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan se-Wilayah Sumatera 2025, di Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Minggu (21/9/2025).

Tito menegaskan, perilaku kepala daerah yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat hanya akan memicu kecemburuan sosial dan keresahan. Mengingat hal itu, kepala daerah diingatkan untuk menjaga sikap, komunikasi, dan gaya hidup guna tidak menimbulkan kemarahan publik.

“Yang bisa memancing emosi publik bukan hanya kebijakan, tapi juga sikap pejabat maupun keluarganya. Gaya hidup berlebihan bisa menimbulkan masalah sosial. Publik lebih mudah tersulut jika melihat pejabat hidup mewah," ujar Tito.

Dalam arahannya, Tito meminta kepala daerah untuk tanggap terhadap dinamika sosial, keamanan, dan ketertiban umum. Gejolak yang terjadi di masyarakat, seringkali dipicu oleh arogansi dan penyalahgunaan wewenang kepala daerah.

 

Promosi 1
2 dari 2 halaman

Arahan Tepat

Menanggapi itu, analis politik Universitas Diponegoro (Undip) Yoga Putra Prameswari menuturkan, arahan tersebut dinilai tepat. Menurutnya, banyak kasus yang menunjukkan kepala daerah justru memperkeruh keadaan, mulai dari pencopotan Kepala SMPN 1 Prabumulih oleh Wali Kota Arlan hingga kebijakan Bupati Pati Sadewo, menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen.

“Hal ini memperlihatkan arogansi dan komunikasi kepala daerah yang buruk, sehingga memantik protes warga. Arahan Mendagri untuk tidak pamer kekayaan juga penting agar kepala daerah lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat,” kata Yoga, Senin (22/9/2025).

Yoga menjelaskan, perilaku arogan biasanya banyak muncul dari kepala daerah baru. Mereka cenderung ingin menunjukkan otoritas dengan cara yang menyerupai orang kaya baru yang gemar pamer.

“Fenomena ini masalah kultur pejabat kita yang sejak dulu belum hilang. Arahan Mendagri bisa menjadi rem agar kepala daerah tidak terjebak dalam pola yang sama,” jelas Yoga.

EnamPlus