PNS Bisa Kerja Fleksibel, tapi Bukan Berarti Santai

Liputan6.com, Jakarta - Peraturan Pemerintah Nomor 94/2021 tentang Disiplin PNS, dan Peraturan Presiden Nomor 21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, mengatur bahwa aparatur sipil negara (ASN) atau PNS dapat melaksanakan tugas secara fleksibel, baik dari sisi lokasi maupun waktu.

Menindaklanjuti amanat ini, terbitlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan ASN Secara Fleksibel di Instansi Pemerintah.

Peraturan ini menjadi pedoman teknis untuk mempermudah instansi pemerintah dalam menerapkan fleksibilitas kerja secara terukur, berbasis kinerja, dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik.

"Fleksibilitas kerja bersifat opsional, bukan kewajiban. Fleksibilitas dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kesiapan dalam teknologi informasi," jelas Menteri PANRB Rini Widyantini dalam keterangan tertulis, Selasa (1/7/2025).

Rini menguraikan penyusunan peraturan ini telah melalui proses yang panjang, termasuk survei dan uji coba di beberapa instansi, serta diskusi lintas kementerian. Pada studi yang pernah dilakukan pakar pada 2020, menunjukkan bahwa fleksibilitas kerja membantu meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan stres, dan berdampak positif pada pencapaian tujuan organisasi.

Sebelum Peraturan Menteri PANRB No. 4/2025 terbit, fleksibilitas kerja ASN telah diterapkan dalam kondisi khusus seperti pandemi Covid-19, arus mudik, dan kegiatan kenegaraan.